Catatan Diakhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

buku-buku

Saat itu saya sedang mengikuti kegiatan di luar daerah yang diselenggarakan oleh salah satu Kementerian. Seperti kebiasaan saya, jika tiba waktu usainya kegiatan saya menyempatkan waktu untuk ke Toko Buku Gramedia atau Toko Buku Gunung Agung atau toko buku lainnnya, untuk mencari buku-buku terbaru atau buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan termasuk keuangan daerah, dan buku-buku lainnya.

Di saat saya mencari buku-buku, saya disapa oleh salah seorang pengunjung toko buku, “Pak Yusran Lapananda, Kadis DPPKAD Kabupaten Gorontalo?”.

”Ya saya Yusran Lapananda, kenal dari mana pak?” jawabku.

“Saya Onny pa, dan ini teman-teman saya, kami staf dinas keuangan di Kabupaten, kebetulan kami ke Kementerian Keuangan menyampaikan laporan, dan saya pencinta tulisan-tulisan pada blog bapak. Saya dan teman-teman mengikuti terus perkembangan pengelolaan keuangan daerah dari tulisan-tulisan bapak. Kami banyak belajar tentang pengelolaan keuangan daerah melalui tulisan-tulisan bapak, dan foto-foto bapak banyak diblog, sehingga saya bisa mengenali bapak,” Onny pun merangkai kalimat perkenalan dirinya.

“Tapi pak, ada persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini, tapi bapak belum menulisnya, jika berkenan boleh saya tanyakan saat ini?” pinta Onny.

“Baik, tapi kita cari tempat duduk untuk kita berdiskusi?” pertanda saya siap meladeni persoalan-persoalan yang akan diajukan Onny dan teman-temannya.

Setelah duduk di salah satu tempat makan dan minum, tanpa perintah Onny pun mulai menyampaikan persoalan di daerahnya kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. (Banyak persoalan yang Onny ajukan kepada saya, namun untuk catatan kali ini satu persoalan saja yang ingin saya imajinerkan dan berikutnya diimajinerkan secara bersambung).

“Begini pa Kadis, di dalam penyusunan APBD Tahun 2016 terjadi konflik kepentingan antara kami pada DPPKAD dan TAPD, dengan Kepala Bappeda. Kebetulan Kepala Bappeda ini pejabat baru yang belum terlalu tahu tentang berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah, tapi sok tahu dan ambisinya sangat tinggi, sehingga dia itu sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang tak pantas karena dia juga sebagai anggota TAPD, baik itu disampaikan melalui media cetak maupun dengan cara mempengaruhi pimpinan SKPD lainnya,” Onny menjelaskan persoalannya.

“Misalnya, menurutnya DPPKAD itu tak pantas mendapatkan pagu anggaran, karena DPPKAD itu bukan pelaksana urusan wajib atau urusan pilihan. Oleh karena bukan pelaksana urusan wajib atau urusan pilihan, maka di dalam penyusunan anggaran belanja tidak termasuk ke dalam klasifikasi belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan. Lebih parah lagi pak, tafsirnya ini disampaikan kepada pimpinan SKPD lainnya,” lanjut Onny.
“Bagaimana tanggapan pimpinan SKPD lainnya?” sela Ku.

“Tidak semua bisa Dia pengaruhi, karena banyak pimpinan SKPD tahu benar perilakunya, hanya satu dua orang pimpinan SKPD saja itupun konco-konconya termasuk Kepala Bawasda kami. Itulah persoalannya, pak mohon penjelasannya,” pinta Onny.

Banyak para pejabat, staf dan masyarakat pada umumnya setiap membaca peraturan perundang-undangan membacanya secara sepotong-potong dan tidak melihat ruang lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan. Memang untuk membaca suatu peraturan perundang-undangan apalagi menafsirkan atau menginterpretasikannya butuh keahlian dan pengalaman. Saya menjadi kepala bagian hukum yang bergelut dengan cara membaca suatu peraturan perundang-undangan apalagi menafsirkan atau menginterprestasikannya selama 6 (enam) tahun. Selama itu pula, saya banyak mengikuti berbagai diklat, seminar, workshop dan bimtek tentang perancangan dan penyusunan produk hukum daerah. Dan khusus untuk membaca dan menafsirkan atau menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah saya sudah geluti selama 15 (lima belas) tahun.

Kaitannya dengan persoalan yang dilontarkan oleh Kepala Bappeda di daerah anda, mengenai tidak layaknya DPPKAD beroleh anggaran karena bukan pelaksana urusan pemerintahan atas belanja urusan wajib atau urusan pilihan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena Kepala Bappeda anda dan pejabat lainnya yang ikut-ikutan mendengarnya, membaca peraturan perundang-undangan secara sepotong-potong atau bisa saja dia belum pernah membaca peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah atau pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara utuh. Mungkin saja dia dan mereka hanya mendengar dari stafnya yang juga belum pernah membacanya.

“Tapi strata pendidikan mereka tinggi-tinggi pa,” sela Onny.
“Maksudnya pendidikan tinggi-tinggi apa, pa?” tanyaku.
“Mereka-mereka itu berpendidikan Doktor pa, tapi setahu saya mereka tidak pernah kuliah. Doktor apa itu pa?” tanya Onny.

Setahu saya, kalau seseorang tidak terlihat kuliah namun tahu-tahu dia sudah menyandang gelar Doktor, itulah yang dinamakan Doktor by Research atau Doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.(H.C.), dan itu tertulis dan bisa dibaca pada Ijazah mereka. Secara jelas begini, Doktor by Research adalah program pembelajaran tugas dan disertasi. Program doktor ini diselenggarakan secara terstruktur dengan lama studi maksimal 5 tahun. Program ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang telah memperoleh gelar magister, karena keterbatasan waktu tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara terstruktur dan terjadwal untuk mendapatkan jenjang pendidikan akademik tertinggi (doktor).

Ada juga yang namanya Doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr. (H.C.) yang diberikan atas sumbangsih besar bagi suatu bidang tertentu tetapi tidak harus bersifat akademik. Dan berikut adalah program doktor jalur perkuliahan. Penyelenggaraan program Doktor melalui Kuliah dan Riset (by course) mewajibkan mahasiswa menempuh perkuliahan dan lulus mata kuliah.

“Oooo…..begitu pa?” sela Onny.

“Tapi penjelasan atas seluk beluk program Doktor by Research, Doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.(H.C.) dan progam doktor jalur perkuliahan, ditanyakan saja kepada yang lebih ahlinya.”

“Selanjutnya dalam membaca dan menafsirkan atau menginterpretasikan suatu peraturan perundang-undangan tidak butuh strata pendidikan yang tinggi, bagi saya cukup Sarjana Hukum dan berikutnya harus punya keahlian pendidikan dan pelatihan khusus serta pengalaman,” jelasku.
“Lanjut saja pa kadis, penjelasannya,” pinta Onny.

Pengaturan atas klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan awalnya diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaturan atas klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan diatur di dalam pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

(1). Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(2). Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan;
I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. tenaga kerja;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;
r. pemuda dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. pemerintahan umum;
u. kepegawaian;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. statistik;
x. arsip; dan
y. komunikasi dan informatika.

(3). Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pertanian;
b. kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

Jika kita cermati pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah tidak termasuk ke dalam belanja urusan wajib maupun belanja urusan pilihan.

“Para pembaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jika hanya membaca sepotong-potong Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kesannya seperti itu, DPPKAD tidak termasuk pelaksana urusan wajib atau urusan pilihan, termasuk Kepala Bappeda anda dan pejabat-pejabat lainnya yang mengikuti pandangan dan pemahamannya yang salah itu,” jelasku.

Selanjutnya, tepatnya tanggal 26 Oktober 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah untuk yang pertama kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan ini kaitannya dengan masuknya administrasi keuangan daerah ke dalam urusan pemerintahan sebagai urusan wajib. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 9 Juli 2007 (vide angka 5 mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007).

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah diatur sebagai berikut:

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pembagian urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan mengapa pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang selanjutnya berbunyi:

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. ketahanan pangan;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. statistik;
x. kearsipan;
y. komunikasi dan informatika;dan
z. perpustakaan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pertanian;
b. kehutanan;
c. energi dan sumber daya mineral;
d. pariwisata;
e. kelautan dan perikanan;
f. perdagangan;
g. industri; dan
h. ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat   dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan demikian, tafsir bahwa DPPKAD bukan pelaksana urusan wajib atau urusan pilihan dalam urusan pemerintahan suatu kesalahan dan kekeliruan yang sangat besar. Tafsir seperti ini akibat dari cara membaca yang sepotong-potong dan membaca peraturan perundang-undangan yang tidak utuh dan paripurna yang menjurus pada tafsir abal-abal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah yang kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga secara utuh menjadi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

“Bagaimana kaitannya antara klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015,” tanya Onny.

Benar, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, telah diatur di dalam pasal 9 pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari (1). Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun urusan pemerintahan absolut, meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama; (2). urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; (3). urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Adapun urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. Transmigrasi.

Di dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren, baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan tidak terdapat urusan pemerintahan administrasi keuangan daerah. Sebenarnya, tidak masuknya urusan pemerintahan administrasi keuangan daerah ke dalam urusan pemerintahan konkuren sama dengan pembagian urusan sebagaimana yang diatur di dalam UU pemerintahan daerah sebelumnya (pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), namun di dalam pasal 14 huruf p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan disini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian pula, atas pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan tidak terdapat urusan pemerintahan administrasi keuangan, akan merujuk pada pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah”. Peraturan pemerintah dimaksud disini adalah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang akan memasukkan urusan pemerintahan administrasi keuangan ke dalam urusan pemerintahan konkuren.

“Bagaimana kedudukan hukum pengaturan pembagian urusan pemerintahan atas urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, jika diperhadapkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015,” tanya Onny lagi.

Dalam hal ini akan berlaku azas “lex specialis derogat legi generali”. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (lex generalis). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (lex specialis), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.

Demikian pula atas ketentuan mengenai urusan pemerintahan konkuren berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. UU ini bersifat umum (lex generalis) sedangkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan aturan-aturan yang bersifat khusus (lex spesialis). Oleh karena aturan-aturan ini mengatur yang khusus berkenaan dengan pengaturan urusan wajib dan urusan pilihan atas belanja daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Pertanyaan berikut, dilihat dari pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan pasal 32 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 malahan Bawasda atau Inspektorat, Kantor Perizinan Satu Atap atau Pelayanan Terpadu, serta Kesbanglinmas dan Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan banyak lagi SKPD yang tidak termasuk ke dalam pelaksana urusan wajib atau urusan pilihan, padahal Kepala Bawasda, Kepala Kesbanglinmas dan Satpol PP kami yang paling banyak menyuarakan hal ini? Kemudian apakah di daerah Kabupaten Gorontalo mereka-mereka itu punya pemikiran yang sama dengan Kepala Bappeda, Kepala Bawasda dan Kepala Kesbanglinmas dan Satpol PP di daerah kami?” tanya Onny dengan serius dengan wajah pinta untuk saya jawab.

“Sebentar, Kepala Bawasda, dan Kepala Kesbanglinmas dan Satpol PP, kenapa masih menggunakan nomenklatur itu. Kenapa belum menyesuaikan nomenklatur sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah?” selaku.

“Di daerah kami, belum ada penyesuaian organisasi perangkat daerah pa, masih menggunakan nomenklatur yang lama. Lanjut pa jawaban atas pertanyaan saya,” ujar Onny.

“Wahhhh …. saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, jika toh ada itu bukan pemikiran secara umum yang bisa merusak tatanan pengelolaan keuangan daerah yang sudah sangat baik di kabupaten gorontalo dan lebih pada kepentingan-kepentingan perseorangan,” jawabku.

“Kok … jawabannya digantung pa kadis. Tolong pa kadis bisa dijelaskan,” pinta Onny lagi.

Begini, jangan berpikiran seperti itu. Jika dilihat dari penjelasan atau frasa dalam pasal-pasal dan ayat-ayat, maka tidak akan ditemukan jawabannya. Penyusun peraturan perundang-undangan tidak membiarkan itu terjadi. Sehingga di dalam frasa pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan pasal 32 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, tertulis klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Artinya SKPD-SKPD yang dibentuk yang tidak disebut khusus di dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan umum seperti Bawasda/Inspektorat.

Untuk meyakinkan penjelasan saya, bisa dibuka, dilihat dan dibaca serta ditelaah lampiran-lampiran dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, terutama lampiran A.I.a. Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; lampiran A.XI.a format PPAS; dan lain-lain.

“Terima kasih pa kadis atas penjelasannya. Berikutnya persoalan yang ingin saya tanyakan mengenai penyusunan RAPBD?”. Tentang pertanyaan ini akan dibuatkan dalam catatan berikutnya dengan judul “Pahlawan Anggaran Untukku, dan Bukan Untukmu.

Selesai