Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Uang rupiah kita 2

Pada catatan saya sebelumnya, “Azas Umum dan Struktur APBD (Bagian 2)”, sudah dibahas mengenai azas umum APBD, dan Struktur APBD. Catatan kali ini membahas Struktur APBD dan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah.

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: a. dana bagi hasil; b. dana alokasi umum; dan c. dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: a. bagi hasil pajak; dan b. bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam; c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, balk dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Berikut ini pengelompokkan pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a). pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah) yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

(b). Pendapatan transfer meliputi: a. transfer pemerintah pusat terdiri atas: 1. dana perimbangan; 2. dana otonomi khusus; 3. dana keistimewaan; dan 4. dana desa. b. transfer antar daerah terdiri atas: 1. pendapatan bagi hasil; dan 2. bantuan keuangan.

Dana perimbangan terdiri atas: a. DBH; b. DAU; dan c. DAK. DBH bersumber dari: a. pajak; b. cukai; dan c. sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Bersambung)