Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Untuk azas umum dan struktur APBD beberapa regulasi telah mengaturnya yakni (a). UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b). pasal 16 sampai dengan pasal 28 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (c). Pasal 15 sampai dengan pasal 77 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; (d). Pasal 285 sampai dengan pasal 306 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Azas Umum APBD.

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD tersusun berdasarkan jabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini memberi arti bahwa penyusunan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terjabarkan ke dalam belanja daerah pada SKPD/SKPKD harus secara bersamaan “paralel” dengan pendapatan daerah. Antara pendapatan dan belanja harus dipikirkan dan disusun secara bersamaan. Sangat tidak tepat, penyusunan APBD disusun hanya dengan memikirkan belanja tanpa memikirkan pendapatan. Jika hal ini terjadi, berakibat pada pendapatan akan mengejar belanja. Jika penyusunan APBD hanya memikirkan untuk pemenuhan belanja, siapa yang memikirkan dan memenuhi penerimaan pendapatan? Apakah, TAPD secara kelembagaan, atau anggota TAPD secara perorangan, pejabat perencana, PPKD, atau SKPD selaku pengelola/penanggung jawab pendapatan pajak daerah dan/atau retribusi daerah atau pengelola/penanggung jawab penerimaan daerah lainnya? Sangatlah tidak tepat, tidak adil dan tidak manusiawi, jika keinginan salah satu SKPD untuk menambah belanja dengan jalan menambah pendapatan (pajak daerah dan retribusi daerah) pada SKPD lainnya.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penganggaran bruto, bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalarn rangka bagi hasil. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dan penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur APBD.

Struktur APBD terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. Struktur APBD (pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah) merupakan satu kesatuan.

(Bersambung)