Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Rupiah kas

Pengaturan mengenai pengelolaan kas diatur di dalam pasal 179, pasal 180, pasal 181, pasal 182, pasal 183 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Selain itu, secara khusus pengertian tentang pengelolaan kas tidak diatur di dalam ketiga peraturan perundang-undangan ini.

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

BUD (bendahara umum daerah) bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah dan untuk mengelola kas daerah, PPKD/BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat dan yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota. Penunjukan bank yang sehat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan operasional dan untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Rekening pengeluaran diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Frasa dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah dapat dipahami sesuatu alternatif, yang berarti dapat atau tidak dapat. Dari pemahaman ini, terdapat kebijakan pemerintah daerah melalui BUD dapat membuka tiga rekening yaitu rekening kas umum daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Dapat pula kebijakan pemerintah daerah melalui BUD hanya dapat membuka satu rekening yakni rekening kas umum daerah yang berfungsi sebagai rekening kas umum daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.

Pengelolaan Kas Non Anggaran.

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. Pengelolaan kas non anggaran terdiri dari: (1). Penerimaan kas seperti: a. potongan Taspen; b. potongan Askes; c. potongan PPh; d. potongan PPN; e. penerimaan titipan uang muka; f. penerimaan uang jaminan; dan g. penerimaan lainnya yang sejenis; (2). Pengeluaran kas seperti: a. penyetoran Taspen; b. penyetoran Askes; c. penyetoran PPh; d. penyetoran PPN; e. pengembalian titipan uang muka; f. pengembalian uang jaminan; dan g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

Pengelolaan kas non anggaran dari penerimaan kas diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga. Sedangkan untuk pengeluaran kas dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga. Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. Penyajian informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah (gubernur/walikota/bupati).

Selesai