maperCatatan Pojok 

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

KURS RUPIAHPada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 5)” telah dibahas mengenai pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah khususnya dana cadangan, investasi, dan pinjaman daerah dan obligasi, berikut ini lanjutannya.

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan. Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman terdiri atas: a. jumlah penerimaan pinjaman; b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan c. sisa pinjaman.

Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD. Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD. Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran.

Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo. Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan kepala daerah sekurang-kurangnya mengatur mengenai: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko; b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah; c. penerbitan obligasi daerah; d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang; e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; f. pelunasan; dan g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

Piutang Daerah.

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Penghapusan piutang daerah ditetapkan oleh: a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah, kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, dan Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang daerah, dan register surat penagihan berulang piutang daerah tercantum dalam Lampiran B. IV. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD; b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selesai