Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

rupiah kita

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 4)” telah dibahas mengenai pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah khususnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan DPAL-SKPD, berikut ini lanjutannya.

DPAL-SKPD.

Sejak tahun anggaran 2013 sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, maka selain jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan, maka untuk menetapkan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD dilakukan pula penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa, kegiatan tersebut dapat di-DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa, maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula terhadap penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.

DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force majeure.

Format DPAL-SKPD tercantum dalam Lampiran B.III. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dana Cadangan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. Pemindahbukuan, paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi. Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan. Portofolio meliputi: a. deposito; b. sertifikat bank indonesia (SBI); c. surat perbendaharaan negara (SPN); d. surat utang negara (SUN); dan e. surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan Iainnya.

Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Investasi.

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah

Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

(Bersambung)