Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

100 ribu

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 3)” telah dibahas mengenai pelaksanaan anggaran belanja daerah, berikut ini lanjutannya.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pejabat lainnya yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD (bendahara umum daerah)/kuasa BUD. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran dan penerbitan SP2D, kuasa BUD berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD, Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Uang Persediaan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. Perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaraan yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Sebelumnya dapat dijelaskan pengertian pembiayaan daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 54 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah), dan semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan sebelumnya, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. penerimaan piutang daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; d. pemberian pinjaman daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

DPAL-SKPD.

Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan.

(Bersambung)