narayana

Polemik penggunaan pakaian dinas PNS yang sempat menjadi perbicangan hangat di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa waktu lalu akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 30 September 2015 lalu, dengan kajian hukum sebagai berikut:

Dengan merujuk pada pasal 2, pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 beserta lampirannya, maka penggunaan pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah beserta modelnya diatur sebagai berikut :

  1. Hari Senin : PDH Linmas, model mengikuti peraturan perundangan yang mengaturnya (linmas);
  2. Hari Selasa dan Rabu : PDH Warna khak, model sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
  3. Hari Kamis : PDH Kemeja/baju Putih dan celana/rok hitam atau gelap, dengan model kemeja dan celana bagi pria dan kemeja dan rok bagi wanita sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015, dan bukan model SBY;
  4. Hari Jumat : Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah (karawo), dengan model sesuai prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Selain itu, pakaian dinas PNS harus menggunakan atribut yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015.

  1. Hari Senin : Linmas, atribut lambang mengikuti peraturan perundangan yang mengaturnya (linmas) disertai dengan lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal;
  2. Hari Selasa dan Rabu : PDH Warna khaki, dengan atribut nama pemerintah provinsi gorontalo, nama pemerintah kabupaten gorontalo beserta lambang kabupaten gorontalo, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal,
  3. Hari Kamis : PDH Kemeja/baju Putih dan celana/rok hitam atau gelap, dengan atribut lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
  4. Hari Jumat : Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah (karawo), dengan atribut lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Semoga kajian hukum ini dapat dijadikan dasar didalam pengambilan keputusan dan dalam penyusunan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.