Catatan Pojok 
 
YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH

Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Berita-Hari-Ini-Pagi-Ini-Rupiah-Mulai-Bangkit-Dari-Keterpurukan-

Pada catatan sebelumnya “Pelaksanaan APBD (Bagian 1)” telah dibahas mengenai azas umum pelaksanaan APBD dan penyiapan dokumen pelaksanaan APBD, berikut ini lanjutannya.

Anggaran Kas.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) selaku BUD (bendahara umum daerah) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Format anggaran kas pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran B.II. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.

Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan dan yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dikecualikan terhadap penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah, seperti penerimaan BLUD (badan layanan umum daerah). BLUD merupakan SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Selain itu, bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud. Bagi pemerintah daerah yang sudah menerapkan on-line banking system dalam sistem dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacarn ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari basil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

(Bersambung)