Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

mata uang indonesia

Untuk pelaksanaan APBD, beberapa regulasi telah mengaturnya yakni (a). Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 20 dan pasal 21 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (b). Pasal 54 sampai dengan pasal 79 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (c). Pasal 122 sampai dengan pasal 153 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Azas Umum Pelaksanaan APBD.

Kadang kala kita dalam membaca, menelaah. mengkaji dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sering mengabaikan azas umum atas pelaksanaan APBD. Yang menjadi perhatian dan fokus kita di dalam membaca, menelaah, mengkaji dan melaksanakan APBD hanya berkenaan dengan proses, tahapan dan teknis dalam pelaksanaan APBD. Padahal asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Azas umum pelaksanaan APBD inilah yang digunakan oleh para pemeriksa internal maupun eksternal di dalam mendukung berbagai temuan dan rekomendasi mereka.

Azas umum pelaksanaan APBD telah diatur di dalam pasal 54 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 122 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Berikut ini beberapa azas umum pelaksanaan APBD: (a). SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; (b). Pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD; (d). Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (e). Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (f). Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; (g) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja; (h) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; (i). Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; (j). Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (k). Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; (l) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan APBD.

Setelah APBD ditetapkan dengan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. Rancangan DPA-SKPD, merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan.

Khusus pada SKPKD (satuan kerja pengelola keuangan daerah) disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD. DPA-SKPD memuat program/kegiatan, sedangkan DPA-PPKD digunakan untuk menampung: (a). Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; (b). Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; (c). Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD, diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah (inspektorat), dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD, digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Format DPA-SKPD tercantum dalam Lampiran B.I. dan format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

(Bersambung)