Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

rupiahku

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Penyampaian/pengajuan, pembahasan, persetujuan DPRD/penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diatur di dalam pasal 317 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 83 dan pasal 84, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 172 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyampaian/pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, sepertinya terdapat frasa yang berbeda. Frasa pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD lebih digunakan di dalam pasal 317 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 83 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan frasa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD lebih digunakan di dalam 172 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah menyampaikan/mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung termasuk nota keuangan perubahan APBD, perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS. Penyampaian/pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pembahasan rancangan peraturan daerah temtang perubahan APBD berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Sebagai catatan, bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Apabila DPRD sampai batas waktu (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Format susunan nota keuangan perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.VII, dan format persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tercantum dalam Lampiran C.VIII. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD provinsi dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD provinsi menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, dan tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, berlaku ketentuan sebagaimana tata cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Demikian pula, untuk pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Sedangkan untuk tata cara penyempurnaan hasil evaluasi berlaku ketentuan sebagaimana tata cara penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daeerah.

Selesai