Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

uang rupiah

Sebelumnya telah dibahas penyebab dilakukannya penyesuaian/perubahan APBD, yakni dengan menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

Mekanisme selanjutnya adalah penyiapan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang perubahan APBD. Penyiapan ranperda tentang perubahan APBD diatur di dalam pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170 dan pasal 171 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

RKA-SKPD (rencana kerja dan anggaran SKPD) yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD) yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA (prioritas dan plafon anggaran) perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan, SKPD melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan ranperda tentang perubahan APBD dan ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Ranperda tentang perubahan APBD dan ranperkada (rancangan peraturan kepala daerah) tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Ranperda tentang perubahan APBD terdiri dari ranperda tentang perubahan APBD beserta lampirannya. Lampiran ranperda terdiri dari: a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan h.daftar pinjaman daerah.

Ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD terdiri dari ranperkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta Iampirannya. Lampiran ranperkada terdiri dari: a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Format ranperda tentang perubahan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran C.V, dan format ranperkeda tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran C.VI. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Ranperda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Ranperda tentang perubahan APBD sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ranperda tentang perubahan APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan ranperda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Selesai