Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

apbd kita 2

Di dalam regulasi keuangan negara dan keuangan daerah terdapat perbedaan sebab-sebab dapat dilakukannya perubahan APBD. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28 ayat (3) hanya mengenal 3 (tiga) penyebab dapat dilakukan perubahan APBD, yakni: (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). Keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Sedangkan pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 81 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, mengenal 5 (lima) penyebab dapat dilakukan perubahan APBD, yakni: (a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). Keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; (c). Keadaan darurat; dan (d). Keadaan luar biasa. Dengan demikian pasal 28 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak mengenal perubahan APBD disebabkan oleh keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pasal 316 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 154 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah menetapkan syarat utama perubahan APBD yang disebabkan oleh keadaan luar biasa, yakini perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Dari frasa ini saya berpendapat: (a). Perubahan APBD dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun angaran; (b). Perubahan APBD yang pertama dilakukan disebabkan: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SILPA yang harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; dan keadaan darurat. Yang memberi arti, pendanaan keadaan luar biasa bukan termasuk ke dalam penyebab dilakukannya perubahan pertama atas APBD; (c). Perubahan kedua dan seterusnya dapat dilakukan karena pendanaan keadaan darurat.

Selain syarat utama, terdapat syarat teknis dapat dilakukannya perubahan APBD karena pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 163, pasal 164, dan pasal 165 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Syarat teknis dapat dilakukannya perubahan APBD yang kedua dan seterusnya, adalah keadaan luar biasa dimana keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. Penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. RKA-SKPD dan DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Selesai