Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

business concept

Penyebab lain dilakukannya perubahan APBD atau penyesuaian atas APBD yakni apabila terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.. Landasan hukum atas perubahan/penyesuaian APBD oleh karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, diatur di dalam pasal 154 ayat (1) huruf c dan 161 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya atau (SILPA). Pemahaman saya tentang SILPA telah saya rilis pada catatan sebelumnya vide “SiLPA dan SILPA”. Demikian pula, saya memahami bahwa akurasi nilai SILPA yang akan digunakan sebagai saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dalam perubahan/penyesuaian APBD didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim BPK-RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

Ruang lingkup penggunaan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya atau SILPA harus digunakan dalam tahun berjalan diatur dalam pasal 161 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 154 ayat (1) huruf c dapat berupa: (1). membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD. Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sudah ditegaskan di dalam pasal 145 dan pasal 146 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. “Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD. Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD. Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran”. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(2) melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; (3) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD; (4) mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD; (5) mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD; (6) mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Selesai