JURNAL
H. YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Mahasiswa Doktoral Ilmu Administrasi BKU Studi Kebijakan Publik PPS Universitas Negeri Gorontalo

pakaian dinas pns

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada cara memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Otonomi memang memberi keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah dalam memajukan daerahnya. Sehingga muncullah berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh daerah-daerah. Kadangkala otonomi, ditafsirkan sebagai sebuah kewenangan untuk menabrak atau melanggar peraturan perundang-undangan dengan dalih sebagai upaya untuk berinovasi atau alasan lainnya. Otonomi banyak disalahtafsirkan oleh pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS). Tafsir terhadap kebijakan pemerintah pusat sering kali dibelokkan. Kebijakan pemerintah pusat ditafsirkan semau gue oleh pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS). Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang disalahtafsirkan dan disalahgunakan adalah penggunaan pakaian dinas PNS sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

Anomali Pakaian Dinas PNS dan Tanda Pangkat

Saat ini, penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah sudah banyak disalahartikan dan disalahgunakan oleh pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS). Anomali/penyimpangan atau kesalahan penggunaan pakaian dinas lebih disebabkan oleh salah tafsir atau salah interpretasi atas pengaturan pakaian dinas. Bisa saja, kesalahan dan kekeliruan diakibatkan karena ketidaktahuan pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS) tentang penggunaan pakaian dinas. Dapat pula, kesalahan atau kekeliruan oleh pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS) dilakukan oleh karena dengan dalih inovasi maupun dalam kerangka tafsir atau interpretasi otonomi secara sempit, dimana daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Atau boleh jadi kesalahan atau kekeliruan ini lebih diakibatkan oleh latah hanya karena ikut-ikutan. Atau bisa saja, tafsir pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS) tidak adanya aturan yang melarang atau sanksi atas penggunanan pakaian dinas, hingga tidak adanya hukuman badan bagi kepala daerah atau pimpinan SKPD yang melanggar penggunaan pakaian dinas. Dan dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan semau gue tanpa landasan hukum sama sekali. Bisa saja, memang pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat lainnya dan PNS) dengan sengaja melanggar pengaturan tentang pakaian dinas.

Anomali/penyimpangan atas penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah sudah sangat keterlaluan. Baik atas kebijakan yang dilegitimasi oleh pemerintah daerah atau kepala daerah, atau atas kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan SKPD secara internal atau lebih pada kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan SKPD. Terkesan terjadi pembiaran atas penyimpangan terhadap penggunaan pakaian dinas. Tidak ada satu lembaga/organisasi manapun yang menyoroti atau menerapkan kontrol sosial terhadap praktik menyimpang ini. LSM, masyarakat, media massa pun, baik media cetak maupun media elektronik terhipnotis dengan gemerlapnya warna-warni pakaian dinas serta dengan berbagai model pakaian dinas yang digunakan oleh para pejabat dan PNS di lingkungan pemerintahan daerah. Apalagi DPRD maupun pemerintah pusat, semua diam dan bisu serta seakan sudah terhipnostis oleh gemerlapnya warna-warni dan model pakaian dinas pejabat dan PNS. Pemerintah Provisni selaku wakil pemerintah pusat di daerah malah turut serta ikut-ikutan dan turut mempolopori penyimpangan penggunaan pakaian dinas. Sehinggga penyalahgunaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan pakaian dinas terkoptasi kedalam ketidakpatuhan dan ketidakbenaran yang sudah melembaga.

Dilingkup organisasi perangkat daerah pertanian, terlihat pakaian dinas yang digunakan oleh kementerian pertanian digunakan dalam lingkup SKPD pertanian pemerintah daerah. Pakaian dinas dengan warna hijau keabu-abuan dengan hijau lumut pada bagian bawah itulah yang digunakan oleh PNS di lingkungan pemerintah daerah. Penggunaan pakaian dinas kementerian pertanian di lingkungan pemerintah daerah ini sama sekali tak punya dasar atau landasan hukum sama sekali. Penggunaan pakaian dinas oleh Kementerian Pertanian ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor:4391/kpts/OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Keputusan Menteri Pertanian ini berlaku 17 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian Suswono. Keputusan Menteri Pertanian ini terdiri dari 4 (empat) dictum dan lampirannya.

Model pria adalah kemeja dan celana panjang, dan untuk wanita adalah baju mini jas dan rok panjang. Atasan warna hijau keabua-abuan dan hijau lumut. Pakaian seragam ini dipakai untuk setiap hari Senin dan hari Kamis. Untuk Selasa dan Rabu, pakaian bebas rapi dan sopan dan untuk hari Jum’at menggunakan pakaian motif batik nusantara. Dari keseluruhan pengaturan di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor:4391/kpts/OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, tidak terdapat sama sekali klausul atau frasa yang mengatur dan memerintahkan, pakaian dinas kementerian pertanian ini dipakai pula untuk SKPD lingkup pertaninan pada pemerintah daerah. Dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:4391/kpts/OT.140/6/2013 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, hanya berlaku di lingkungan kementerian pertanian dan unit kerja lingkup kementerian pertanian.

Demikian pula di lingkup perangkat daerah perhubungan, terlihat seluruh pejabat maupun PNS di lingkungan SKPD perhubungan menggunakan pakaian dinas yang digunakan oleh PNS di lingkungan kementerian perhubungan. Warna putih bagian atas dan warna dongker bagian bawah. Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2015 dan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan mulai berlaku pada tangal 1 April 2015. Peraturan Menteri Perhubungan ini terdiri dari 10 (sepuluh) pasal beserta lampirannya. Sesuai dengan pasal 1 maka pakaian dinas harian ini adalah pakaian dinas harian PNS di lingkungan kementerian perhubungan. Pakaian dinas harian ini digunakan setiap hari kerja dengan model dan warna untuk pria kemeja lengan pendek warna putih beserta atribut lengkap dengan celana panjang berwarna biru tua. Dan untuk wanita dengan model dan warna kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih beserta atribut lengkap dengan celana panjang atau rok berwarna biru tua, dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua.

Dari keseluruhan pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, tidak terdapat sama sekali klausul atau frasa yang mengatur dan memerintahkan, pakaian dinas kementerian perhubungan ini dipakai pula untuk dinas-dinas yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor:PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, hanya berlaku di lingkungan pada Kementerian Pertanian dan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Terlihat pula pada SKPD bidang kehutanan pakaian dinas yang digunakan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS pada lingkup kementerian kehutanan. Penggunana pakaian dinas dalam lingkup kementerian kehutanan diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-Ii/2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan. Dalam peraturan ini, turut diatur adalah penggunaan pakaian dinas bagi SKPD kehutanan pada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sehingga dengan demikian pemakaian pakaian dinas yang digunakan oleh SKPD kehutanan sepertinya dipayungi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-Ii/2014. Jika kita mencermati isi peraturan ini terlebih pada pasal 4 ayat (2), “PDH di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, digunakan sesuai peraturan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada acara resmi Kementerian Kehutanan”. Dari ketentuan ini, penggunaan pakaian dinas yang digunakan oleh PNS pada kementerian kehutanan jika digunakan oleh SKPD bidang kehutanan harus diatur terlebih dahulu oleh pimpinan SKPD yang tentunya harus atas persetujuan kepala daerah.

Terlepas dari hal tersebut, saya berpendapat bahwa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-Ii/2014, Menteri Kehutanan telah mengatur sesuatu yang bukan urusannya. Menteri Kehutanan telah melampaui kewenangannya. PNS pemerintah daerah bukanlah bawahan dan stafnya kementerian kehutanan. Sepertinya pimpinan SKPD merupakan bawahan dan staf Menteri Kehutanan. Pakaian dinas PNS dilingkungan pemerintah daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009. Sehinga, pengaturan penggunaan pakaian dinas PNS SKPD kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-Ii/2014 sangatlah keliru dan perlu ditinjau kembali, kecuali harus diatur kembali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009. Semestinya, Menteri Kehutanan menginformasikan melalui surat kepada Kepala Daerah dengan alasan dan pertimbangan teknis agar pakaian dinas SKPD kehutanan khususnya petugas lapangan dapat menggunakan pakaian dinas kementrian kehuatan pada hari-hari tertentu. Demikian pula dalam lingkup SKPD kelautan dan perikanan terlihat pejabat dan PNS menggunakan pakaian dinas yang digunakan oleh PNS pada lingkup kementerian perikanan.

Selain itu, terlihat beragam warna pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat dan PNS di lingkungan pemerintah daerah. Terlihat pula warna pakaian yang digunakan oleh Presiden RI Jokowi bersama para menteri kabinet dengan kemeja warna putih dan celana hitam. Dan bermacam-macam warna-warni pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah yang terkesan norak, kacau balau dan tak beraturan. Yang secara terang-terangan digunakan oleh pejabat dan PNS dan dilegitimasi dan/atau dibiarkan oleh pemerintah daerah (kepala daerah, pimpinan SKPD dan pejabat lainnya).

Demikian pula terlihat di beberapa daerah para kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan SKPD, pejabat eselon lainnya, hingga staf menggunakan tanda pangkat. Tanda pangkat dipakai dengan pakaian dinas linmas dan khaki (PDH). Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan di atas bahu kanan.

Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terhadap kebijakan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009. Peraturan ini menjadi pedoman penggunaan pakaian dinas bagi PNS di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota. Pakaian dinas merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tugas.

Sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, pakaian dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: PDH (pakaian dinas harian) yaitu: PDH warna khaki dan PDH batik; PSH (pakaian sipil harian); PSR (pakaian sipil resmi); PSL (pakaian sipil lengkap); PDL (pakaian dinas lengkap); PDH camat dan lurah; dan PDU (pakaian dinas upacara) camat dan lurah.

Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, jadwal pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut: (1). Hari senin menggunakan jenis pakaian Linmas (pakaian dinas harian perlindungan masyarakat); (2). Hari selasa dan Rabu PDH (pakaian dinas harian) warna khaki; (3). Hari Kamis dan Jumat PDH (pakaian dinas harian) batik; (4). Hari besar nasional dan HUT KORPRI jenis pakaian KORPRI; (5). Hari-hari acara resmi PSL (pakaian sipil lengkap) dan/atau PSR (pakaian sipil resmi).

Untuk model PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah. Dari penggunaan PDH batik yang dijadwalkan pada hari Kamis dan Jum’at, maka di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan PDH batik pada hari Kamis dan Jum’at. Dan untuk beberapa daerah (provinsi/kabupaten/kota) di lingkungan Provinsi Gorontalo dengan menjadwalkan pemakaian pakaian dinas PDH pada hari kamis PDH batik/ciri khas daerah ”karawo” atau hari jumat PDH batik/ciri khas daerah “karawao” sangatlah sejalan dengan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

Selanjutnya pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, telah mengatur tentang penggunaan pakaian dinas untuk provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan penggunaan pakaian dinas untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan atas penggunaan pakaian dinas untuk provinsi/kabupaten/kota tentunya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Untuk menjaga penafsiran yang sempit, interpretasi yang “kebablasan” dari daerah-daerah baik oleh kepala daerah dan pimpinan SKPD dengan alasan demi inovasi, dengan atas nama otonomi daerah dan kewenangan penetapan penggunaan pakaian dinas yang diserahkan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) melaui peraturan kepala daerah, serta berbagai alasan lainnya yang dicari-cari, Kementerian Dalam Negeri telah mengubah pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan frasa, “waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan menyesuaikan dengan Peraturan ini”. Hal ini cukup jelas bahwa pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menyusun/merumuskan peraturan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) harus berdasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 secara keseluruhan kecuali terhadap pakaian dinas untuk hari kamis/jumat yang disesuaikan dengan pakaian ciri khas daerah.

Dikecualikan di dalam penggunaan pakaian dinas PNS sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, adalah pakaian dinas satuan polisi pamong praja sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Tanda Pangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, salah satu atribut pakaian dinas PNS adalah tanda pangkat. Selain itu atribut lainnya adalah tutup kepala, tanda jabatan, lencana KORPRI, tanda jasa, papan nama, nama pemerintah provinsi dan/atau nama pemerintah kabupaten/kota, lambang daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan tanda pengenal.

Dengan demikian penggunaan atribut tanda pangkat bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah dimungkinkan untuk digunakan. Namun siapa-siapa yang menggunakannya sudah ditetapkan di dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, yakni hanya camat dan lurah.

Bagaimana dengan kepala daerah/wakil kepala daerah dan kepala desa?. Penggunaan atribut tanda pangkat untuk kepala daerah/wakil kepala daerah telah diatur di dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa. Dan penggunaan atribut tanda pangkat untuk Kepala Desa telah diatur di dalam pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

Sehingga dengan demikian, penggunaan tanda pangkat di lingkungan pemerintah daerah hanya untuk kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil walikota/wakil bupati) dan kepala desa, camat, serta lurah dan tidak untuk PNS pimpinan SKPD, pejabat eselon lainnya dan staf.

Untuk pemakaian atribut dalam pakaian dinas PNS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, telah mengaturnya di dalam pasal 27. Pemakaian atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah provinsi dan lambang daerah kabupaten/kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. Untuk pemakaian atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa. Untuk pemakaian Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal. Atribut PSR hanya papan nama. PSL tidak memakai atribut. Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Dari ketentuan pasal 27 ini, tidak terdapat pemakaian atribut tanda pangkat yang dipakai di atas bahu kiri dan di atas bahu kanan pada pakaian dinas PDH, PSH, PSH, PSL PDL bagi pimpinan SKPD, pejabat eselon lainnya dan staf. Dan tanda pangkat hanya dipakai pada PDU camat dan lurah.

Atribut Lainnya dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Hal lain yang harus digunakan sebagai atribut pakaian dinas yang wajib digunakan namun diabaikan digunakan adalah tanda pengenal PNS untuk mengetahui identitas seorang PNS dalam menjalankan tugasnya yang dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI. Demikian pula atribut lainnya yang wajib digunakan seperti lambang daerah provinsi/kabupaten/kota dan nama pemerintah provinsi/kabupaten/kota diabaikan, termasuk kelengkapan pakaian dinas, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu turut diabaikan.

Ancaman Impeachment

Dalam istilah akademik, impeachment adalah proses hukum ketatanegaraan untuk memecat atau menurunkan presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Istilah impeachment akan dipergunakan dalam makna yang sama dengan istilah pemakzulan, maupun pemberhentian presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya (Impeachment Presiden, Hamdan Zoelva).

Ancaman impeachment atau pemakzulan maupun pemberhentian, apa kaitannya dengan anomali pakaian dinas PNS dan tanda pangkat?. Banyak kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) maupun pimpinan SKPD, pejabat eselon lainnya dan staf yang belum mengetahui anomali atas pakaian dinas dan tanda pangkat dapat mengancam impeachment atau pemakzulan maupun pemberhentian kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Di dalam pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik; (2) Sumpah/janji kepala daerah adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”. Lebih lanjut, pasal 67 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, “Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari kedua ketentuan yang disajikan di atas pasal 61 dan pasal 67 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, maka seorang kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Yang berarti bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) harus menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

Apakah seorang kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) jika tidak menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 dan melanggar sumpah “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”, dapat diberhentikan?

Berdasarkan pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan “(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena: c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme pemberhentian kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan: a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela; b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir; c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final; d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota; e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang: a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau d. melakukan perbuatan tercela. (2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sanksi sosial

Terlepas dari ancaman impeachment atau pemakzulan maupun pemberhentian Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) akibat melanggar sumpah dan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, yang mekanisme dan pengambilan keputusannya bercampur baur antara keputusan politik dan keputusan hukum, namun yang perlu digarisbawahi bahwa sanksi sosial berupa “stempel” kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), pimpinan SKPD, pejabat eselon lainnya dan staf tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau tingkat kepatuhannya rendah akan “dilekatkan” oleh masyarakat kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Penutup

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diartikan di dalam pelaksanaannya sebagai satu kesatuan dalam keseragaman dengan berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan jangan menafsirkan ketentuan semau gue, tafsirkanlah peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaedah dan filosofi dalam pembentukannya. Dan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan haruslah mengkajinya secara paripurna, jangan menafsirkan peraturan perundang-undangan sepotong-sepotong.

Pakaian dinas PNS tidak untuk simbol “gagah-gagahan”, bukan obyek yang dijadikan kompetisi antara daerah untuk melanggar perundang-undangan dan bukan merupakan obyek pencitraan diri pimpinan, serta bukan merupakan proyek perubahan yang dibalut dengan inovasi daerah. Penggunaan pakaian dinas PNS lebih pada keseragaman PNS di dalam berpakaian yang menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas. Selain itu penggunaan pakaian dinas PNS untuk meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja PNS.

Penggunaan pakaian dinas bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sepenuhnya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009. Dengan jadwal pemakaiannya: hari Senin jenis pakaian Linmas; hari Selasa-Rabu jenis pakaian PDH Khaki; dan hari Kamis-Jumat jenis pakaian batik dan/atau pakaian ciri khas daerah. Dan dilengkapi dengan kelengkapan atribut lainnya (nama dan lambang daerah provinsi dan lambang daerah kabupaten/kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal), kecuali tanda pangkat hanya untuk camat dan lurah.

Para pejabat yang mendampingi kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan pembantu teknis kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang tersebar dalam jabatan struktural mulai dari sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli kepala daerah, badan kepegawaian daerah dan terutama biro hukum/bagian hukum harus lebih banyak mengkaji peraturan perundang-undangan dan merumuskan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah secara benar. Berilah telaahan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) atas penggunaan pakaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) tidak terancam dengan impeachment atau pemakzulan maupun pemberhentian dan terlebih kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) tidak akan ”tercederai” oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Selesai