Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

chartpie

Penyebab lain dilakukannya perubahan/penyesuaian atas APBD, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Landasan hukum atas perubahan/penyesuaian APBD oleh karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, diatur di dalam pasal 154 ayat (1) huruf b dan 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Ruang lingkup pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) huruf b, adalah pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sedangkan ruang lingkup pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (1) diperluas sampai dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

Kewenangan dan bentuk produk hukum daerah untuk melakukan pergeseran anggaran sudah dilakukan pembagian oleh pasal 160 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dengan pasal 160 ayat (2) “pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan”, dan ayat (3) “pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan”, dibentuk dengan perkada (gubernur/bupati/walikota) dengan cara mengubah perkada tentang penjabaran APBD yang sebelumnya didahului oleh kewenangan dengan persetujuan Sekda dan/atau Keputusan Sekda atas pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam dalam jenis belanja berkenaan, dan kewenangan dengan persetujuan PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dan/atau Keputusan PPKD atas pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan. Sedangkan pergeseran anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf b, yakni pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dibentuk dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat (5).

Sampai saat ini, banyak sudah para pimpinan daerah mulai dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pimpinan SKPD sampai dengan staf teknis SKPD tersandung kasus korupsi akibat dari penafsiran dan pelaksanaan atas “Pergeseran Anggaran”. Untuk itu catatan saya kali ini membahas seputar penafsiran atau interpretasi atas “Pergeseran Anggaran”, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Penafsiran/interpretasi dalam catatan ini, berkaitan dengan penafsiran/interpretasi frasa pergeseran anggaran, yang berkaitan dengan pasal 154 ayat (1) huruf b Vs pasal 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 khususnya pasal 160 ayat (5).

Pergeseran anggaran memang “dihalalkan” sebagaimana dimaksud pada pasal 154 ayat (1) huruf b yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan sebagaimana dimaksud pada pasal 160 ayat (1) yang menghalalkan juga pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Selanjutnya pasal 160 pun telah memberi dan membatasi kewenangan untuk melakukan pergeseran. Pasal 160 ayat (2), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKAD (pejabat pengelola keuangan daerah). Selanjutnya pasal 160 ayat (3), “menghalalkan” dan membatasi kewenangan untuk pergeseran aggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekda. Pasal 160 ayat (4), memandu pergeseran anggaran yang “dihalalkan” dan menjadi kewenangan oleh PPKD dan Sekda ini dilakukan dengan cara mengubah perkada (gubernur/bupati/walikota) tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan pergeseran, dan selanjutnya dianggarkan dalam ranperda tentang perubahan APBD.

Pasal 160 ayat (5) menjelaskan “pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah perda tentang APBD”. Pasal 160 ayat (5) inilah yang sering digunakan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan penafsiran/interpretasi “semau gue”. Frasa pasal 160 ayat (5) ini sangatlah jelas dan tidak perlu lagi dilakukan penafsiran/interpretasi. Pasal 160 ayat (5) ini “hanya menghalalkan” pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dengan kewenangan mengubah perda tentang APBD melalui mekanisme DPRD.

Kebanyakan pemerintah daerah dan DPRD masih “mencoba-coba” menggunakan penafsiran/interpretasi dengan metode analogi maupun metode a contrario dengan menganalogi dan meng-a contrario frasa “dengan cara mengubah perda tentang APBD”, dengan penafsiran/interpretasi “perda itu juga nantinya memerlukan persetujuan DPRD maka bolehlah melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja “cukup” dengan memberi persetujuan DPRD”.

Sampai dalam frasa ini penafsiran/interpretasi dapat diterima, namun jika frasa berikut “dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD” maka jelas tidak dapat ditafsirkan/diinterpretasi lagi, karena tahapan untuk pelaksanaan berikutnya harus mengubah perda tentang APBD, dan bukan mengubah perkada.

Banyaklah pemerintah daerah dan DPRD yang melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja hanya dengan menggunakan mekanisme persetujuan DPRD, dan selanjutnya mengubah perkada. Padahal pasal 160 ayat (5) sudah “mengingatkan” pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dilakukan dengan cara mengubah perda dengan mekanisme melalui pengajuan ranperda tentang APBD Perubahan. Sangatlah diperlukan “kehati-hatian” di dalam menafsirkan/menginterpretasi suatu frasa peraturan perundang-undangan tanpa kepentingan apapun dengan pendekatan tafsir murni

Selesai