Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance 3

Salah satu penyebab dilakukannya perubahan APBD atau penyesuaian atas APBD yakni apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD). Landasan hukum atas penyesuaian APBD oleh karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, diatur di dalam pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, dan pasal 159 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUPA (kebijakan umum perubahan APBD) dan PPAS-PA (prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD).

Dalam rancangan KUPA dan PPAS-PA disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: (a). perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; (b). program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; (c). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan (d). capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Rancangan KUPA dan PPAS-PA disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. Rancangan KUPA dan PPAS-PA, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUPA serta PPAS-PA paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. KUPA dan PPAS-PA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Format rancangan KUPA tercantum dalam Lampiran C.I.a dan format rancangan PPAS-PA tercantum dalam Lampiran C.II.a serta format nota kesepakatan tercantum dalam Lampiran C.III.a Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. Format DPPA-SKPD tercantum dalam Lampiran C.IV Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Rancangan surat edaran kepala daerah mencakup: (a). PPAS-PA yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD; (b). batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; (c). dokumen sebagai lampiran meliputi KUPA, PPAS-PA, standar analisa belanja dan standar harga. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah, diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Tata cara penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD mengikuti tata cara penyusunan RKA-SKPD di dalam penyusunan APBD, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan mengenai KUPA dan PPAS-PA sebagaimana yang diatur setiap tahun dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, antara lain: (1). Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-PA, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-PA kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasannya disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUPA dan PPAS-PA dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD akan lebih efektif; (2). Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya; (3). PPAS-PA selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara, akan menjadi pagu definitif setelah ranperda tentang perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta ranperda tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang perubahan APBD.

(Bersambung)