Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

finance2

Pada catatan sebelumnya “evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (bagian 1 dan bagian 2)” telah dibahas proses atau tata cara evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang PPA dan Ranperkada tentang PPA, berikut ini lanjutannya.

Dari kedua regulasi ini, jelas bahwa proses atau tata cara evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA sangat berbeda. Inilah yang saya sampaikan sebelumnya terjadi dualisme pengaturan atas evaluasi PPA. Dualisme pengaturan dimaksud, terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, obyek/cakupan evaluasi adalah “Mendagri melakukan evaluasi terhadap ranperda provinsi tentang PPA dan ranpergub tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, pergub tentang penjabaran APBD dan/atau pergub tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Yang berarti bahwa obyek/cakupan evaluasi pada menguji kesesuaian PPA Provinsi dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, pergub tentang penjabaran APBD dan/atau pergub tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Mendagri tidak menilai lagi apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula atas obyek/cakupan evaluasi pada menguji kesesuaian PPA Kabupaten/Kota dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Gubernur tidak menilai lagi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, obyek/cakupan evaluasi adalah Mendagri menilai sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA. Dan Gubernur menilai sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA.

Yang berarti bahwa obyek/cakupan evaluasi adalah sudah sesuai/tidak sesuai/bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Obyek/cakupan evaluasi ini sangat berbeda dengan obyek/cakupan evaluasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 yang hanya menguji kesesuaian PPA dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD, perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perkada tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Bagi saya obyek/cakupan evaluasi versi Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, sangatlah tidak logis. Jika kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan obyek/cakupan evaluasi, maka apanya yang disempurnakan/diperbaiki dari hasil evaluasi. Di lain pihak PPA adalah produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah dan perkada yang sudah dilaksanakan. Jika dilakukan penyempurnaan/perbaikan apanya yang disempurnakan/diperbaiki. PPA pun merupakan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD. BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi mandat oleh Negara untuk melakukan pemeriksaan atas LKPD. Apakah hasil pemeriksaan BPK dapat diubah lagi oleh Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota?

Saya berasumsi bahwa Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur yang mencantumkan “Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian……………..”, lebih pada Tim Evaluasi hanya mengikuti contoh pada lampiran Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur yang menjadi lampiran dari Permendagri No. 65 Tahun 2007, tanpa menelaah dan mengkaji dasar/landasan hukum secara komprehensif.

Terlihat evaluasi yang dilakukan Mendagri/Gubernur atas PPA yang masih menilai obyek/cakupan evaluasi pada kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan versi Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007, dan dilain pihak di dalam dasar/landasan hukum Keputusan Mendagri/Gubernur sudah menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, sangatlah keliru dan tidak konsisten dengan regulasi.

Sebaiknya, tim evaluasi Mendagri/Gubernur harus jeli melihat perkembangan hukum yang terjadi, semestinya yang digunakan adalah versi evaluasi (obyek/cakupan evaluasi) menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. Oleh karena, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 kedudukannya lebih tinggi dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 65 Tahun 2007.

Untuk itu jika dualisme pengaturan atas evaluasi atas PPA masih berlangsung akan berdampak pada kualitas hasil evaluasi PPA oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur. Hal ini pula berdampak pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/menyempurnakannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Selesai