Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

monetary1

Pada catatan sebelumnya “Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Bagian 1)” telah dibahas proses/prosedur atau tata cara evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, berikut ini lanjutannya.

Kedua, evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang PPA dan Ranperkada tentang PPA.

Evaluasi terhadap ranperda Provinsi tentang PPA diatur di dalam pasal 303 dan pasal 304 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan pasal 6 dan pasal 7 Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang PPA dan Ranperkada tentang PPA.

Rancangan peraturan daerah provinsi tentang PPA yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PPA menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota tentang PPA diatur di dalam pasal 305 dan pasal 306 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan pasal 8 dan pasal 9 Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang PPA dan Ranperkada tentang Penjabaran PPA.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang PPA yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang PPA dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang PPA dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang PPA dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran PPA kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Gubernur.

(Bersambung)