Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluation2

Saat ini telah terjadi “dualisme” pengaturan terhadap evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA. Dualisme pengaturan ini berimplikasi pada hasil dan tindak lanjut evaluasi PPA. Dualisme pengaturan berdampak pula pada kualitas hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk PPA Provinsi dan Keputusan Gubernur untuk PPA Kabupaten/Kota. Berdampak pula pada “bingungnya” pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti/penyempurnaannya, dan membuat “kesinisan” dari praktisi hukum keuangan daerah jika membaca hasil evaluasi PPA dikaitkan dengan landasan hukum pelaksanaannya.

Dualisme pengaturan yang saya maksudkan adalah terdapatnya perbedaan pada substansi yang dievaluasi yaitu obyek/cakupan evaluasi. Dualisme/perbedaan regulasi dimaksud yakni antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2006, jo Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mulai berlaku pada tanggal 22 November 2007, dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

Kedua regulasi ini mengatur proses/prosedur serta obyek/cakupan evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten /kota tentang PPA. Untuk itu, marilah akan kita bahas bersama proses/prosedur serta obyek/cakupan evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA kedua regulasi tersebut.

Pertama, evaluasi terhadap ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang PPA sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. Evaluasi terhadap ranperda provinsi diatur di dalam pasal 321 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, sebagai berikut:

Ranperda provinsi tentang PPA yang telah disetujui bersama DPRD dan ranpergub tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi. Mendagri melakukan evaluasi terhadap ranperda provinsi tentang PPA dan ranpergub tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ranperda provinsi dimaksud diterima. Dalam hal Mendagri menyatakan hasil evaluasi ranperda provinsi tentang PPA sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, gubernur menetapkan ranperda provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi. Dalam hal Mendagri menyatakan hasil evaluasi ranperda provinsi tentang PPA bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan ranperda provinsi tentang PPA menjadi Perda, Mendagri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.

Sedangkan, evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur di dalam pasal 322 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, sebagai berikut:

Ranperda kabupaten/kota tentang PPA yang telah disetujui bersama dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/wali kota tentang penjabaran PPA untuk menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya ranperda kabupaten/kota tentang PPA dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran PPA. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi ranperda kabupaten/kota tentang PPA sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati/wali kota menetapkan ranperda kabupaten/kota dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi ranperda kabupaten/kota tentang PPA bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan ranperda kabupaten/kota tentang PPA menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

(Bersambung)