Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

responsible

Struktur pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD selanjutnya disingkat PPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, diawali dengan laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan selanjutnya laporan tahunan atau LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) sebagaimana yang diatur di dalam BAB XII PPA. Lain halnya dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur PPA diawali dengan LKPD sebagaimana yang diatur di dalam BAB IX PPA. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, struktur PPA langsung pada penyampaian ranperda tentang PPA.

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi pedoman di dalam proses penyampaian PPA. “Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan ranperda tentang PPA kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Pengecualian dari ketentuan atas jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 299 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan ranperda tentang PPA kepada DPRD. Ranperda dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK”. Ranperda tentang PPA dirinci dalam ranperkada tentang penjabaran PPA. Ranperkada dilengkapi dengan lampiran terdiri dari: a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran. Contoh, format ranperkada tentang penjabaran PPA beserta lampiran tercantum dalam Lampiran E.XXVIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Lingkup, muatan dan lampiran dari ranperda tentang PPA keempat regulasi diatas mengaturnya secara berbeda. UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan, “Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, dan bentuk dan isi laporan PPA disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan”. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan, “Laporan keuangan paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD, dan penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”. PP PP Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan, “laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan, “Ranperda tentang PPA memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah”. Contoh format laporan realisasi anggaran sesuai dengan Lampiran E.XXIII, format neraca sesuai dengan Lampiran E.XXIV, format laporan arus kas sesuai dengan Lampiran E.XIX, format catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Lampiran E.XXV, dan format rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran tercantum dalam Lampiran E.XXVII, dan format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang laporan keuangan dan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. Dan format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup, muatan dan lampiran dari LKPD dan ranperda tentang PPA berbeda-beda. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 mengatur lingkup, muatan dan lampiran berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010.

Selanjutnya, ranperda tentang PPA dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Agenda pembahasan ranperda tentang PPA ditentukan oleh DPRD. Persetujuan bersama ranperda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau persetujuan bersama terhadap ranperda tentang PPA oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ranperda diterima. Atas dasar persetujuan bersama kepala daerah menyiapkan ranperkada tentang penjabaran PPA.

(Selesai)