Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

pilkada serentak

Di setiap perbincangan atau di setiap diskusi baik formal maupun non formal, salah satu topik yang menarik dan sering terdengar dipertanyakan adalah mengapa besaran anggaran pilkada di setiap daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah berbeda-beda. Inilah pertanyaan yang juga disampaikan oleh Onny kepada saya disela-sela waktu kerja ketika Onny berkunjung ke tempat kerja saya.

Untuk pertanyaan ini Onny benar-benar serius untuk mendapatkan jawaban dari saya. Namun untuk menjawab pertanyaan dari Onny ini saya tak sendirian kebetulan saya didampingi oleh salah seorang tamu juga yang secara kebetulan hadir bersama saya dengan Onny saat itu.

Sepertinya Onny sudah tak sabaran untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Ya……. mengapa besaran anggaran pilkada di setiap daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah berbeda-beda? Itulah pertanyaan yang Onny alamatkan kepada saya. Namun sepertinya kawan saya ingin menjawab pertanyaan ini. Saya pun diam dan mendengarkan penjelasan dari kawan saya ini dengan berbagai argumentasinya.

Benar, di wilayah hukum Provinsi Gorontalo terdapat pilkada serentak yakni di daerah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Tentunya ketiga daerah ini benar-benar siap untuk melaksanakan pilkada serentak yang direncanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Kepala Daerah atas nama pemerintah daerah dengan Ketua KPUD masing-masing. Demikian pula antara Kepala Daerah atas nama pemerintah daerah dengan Ketua Panwas masing-masing.

Nah ….. di dalam NPHD tentunya telah ditetapkan besaran dan rincian penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada masing-masing daerah yang besarannya berbeda-beda dan tahapan pencairan/penyalurannya termasuk kecepatan penyaluran juga berbeda-beda.

Untuk menyusun anggaran pilkada kita telah dipandu oleh regulasi terbaru yang mengatur tentang dana pilkada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015. Permendagri ini tidak mengatur berapa besaran anggaran yang ideal suatu penyelenggaraan pilkada. Permendagri ini hanya mengatur standar kebutuhan pendanaan pilkada dengan akun-akun seperti honorarium dan pengadaan barang/jasa. Sedangkan untuk satuan harga mengacu pada satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Apakah regulasi ini yang membedakan besaran anggaran pilkada (KPUD dan Panwas) dan pencairan/penyaluran termasuk kecepatan penyaluran hibah dari pemerintah daerah ke rekening masing-masing KPUD dan Panwas????, sela Onny atas penjelasan kawan saya.

Oh …… tidak, jawab kawanku. Dia pun melanjutkan penjelasannya.

Begini, Coba ….. lihat berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada KPUD dan Panwas di masing-masing daerah. Benar ….. memang berbeda-beda, parameternya yang jelas terlihat adalah jumlah pemilih dan luasan wilayah. Paramater ini berakibat pada besaran anggaran pengadaan barang/jasa maupun besaran honorarium misalnya untuk pelaksanaan sosialisasi.

Dengan demikian sangat wajarlah jika besaran anggaran kepada KPUD dan Panwas sangat besar terhadap daerah yang luas dan jumlah pemilihnya banyak, dibandingkan dengan daerah yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit.

Contohnya ……

Jika besaran anggaran pilkada ke KPUD dan Panwas untuk Kabupaten Gorontalo dengan luasan wilayah dan jumlah pemilih yang besar, maka semestinya besaran anggaran pilkada untuk Kabupaten/Kota yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit, besaran anggarannya di bawah besaran anggaran Kabupaten Gorontalo.

Bagaimana, jika anggaran Kabupaten/Kota lainnya yang luasannya kecil dan jumlah pemilihnya sedikit justru lebih tinggi besarannya daripada besaran anggaran pilkada di Kabupaten Gorontalo yang luasan dan jumlah pemilihnya besar???, sela Onny lagi.

Nah ….. untuk ini bisa dipengaruhi oleh harga kemahalan pengadaan barang/jasa di daerah itu atau setempat, yang harga satuannya ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing.

Apakah ada hal-hal lain yang mempengaruhi perbedaan besaran anggaran pilkada tersebut???, tanya Onny. Tanpa disadari Onny pun sudah mulai menjelaskan pendapatnya berkaitan dengan perbedaan besaran anggaran pilkada di masing-masing daerah dan hal-hal yang mempengaruhinya menurut persepsinya. Jangan-jangan perbedaan besaran anggaran ini lebih disebabkan oleh pendekatan kekuasaan incumbent???, sela Onny dengan nada tinggi.

Saya berpendapat, besaran anggaran pilkada itu tergantung Kepala Daerahnya??? Jika di suatu daerah Kepala Daerahnya ikut pilkada lagi sebagai incumbent maka dipastikan anggaran pilkadanya sangat besar dibandingkan dengan suatu daerah lainnya yang menyelenggarakan pilkada namun Kepala Daerahnya tidak ikut lagi pilkada.

Saya berpendapat, inilah salah satu bentuk jaminan Undang-Undang kita yang memberi garansi kepada Kepala Daerah incumbent bisa terpilih lagi dengan memberi ruang anggaran pilkada yang sangat besar kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas). Inilah bentuk investasi incumbent kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas) dengan harapan ada suasana batin “keberpihakan” kepadanya selaku incumbent.

Demikian pula, terhadap pertanyaan saya atas pencairan/penyaluran termasuk kecepatan penyaluran??? Peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa pencairan/penyaluran anggaran hibah itu harus sesuai kemampuan keuangan daerah artinya bisa bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah.

Saya melihat, di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada yang Kepala Daerahnya ikut lagi pilkada sebagai incumbent penyalurannya tidak bertahap tapi sekaligus dan pencairan/penyalurannya paling cepat walaupun penyelenggara/pengawas (KPUD dan Panwas) belum mempunyai nomor rekening khusus dari Kementerian Keuangan RI namun sudah disalurkan melalui nomor rekening yang dibuat sendiri oleh penyelenggara/pengawas pilkada.

Saya berpendapat, ini juga bagian dari bentuk investasi incumbent kepada penyelenggara dan pengawas pilkda (KPUD dan Panwas) dengan harapan ada suasana batin “keberpihakan” kepadanya selaku incumbent, oleh karena semua anggaran sudah disalurkan sekaligus, jelas Onny dengan serius dengan sorotan mata yang tajam kepada saya seolah Onny beroleh dukungan dari pendapatnya itu, namun saya hanya mengambil sikap diam sesekali melempar senyum kepadanya sebagai isyarat saya mendengarkan penjelasannya dan bukan untuk melegitimasi pendapatnya.

Bagaimana ya……!!!!!! Hmmm ….. untuk hal ini (pendapat Onny) saya no comment ……, sela kawanku.

Apakah ada ketersinggungan hukum dan potensi kerugian daerah di dalam pemberian anggaran pilkada secara besar-besaran kepada penyelenggara/pengawas pilkada (KPUD dan Panwas), sebagai akibat Kepala Daerah selaku pemberi berkedudukan sebagai incumbent???, tanya Onny lagi dengan sorotan mata yang sangat tajam kepada saya dan kawanku.

Untuk pertanyaan Onny kali ini, sepertinya saya dengan kawan saya sepakat …… untuk tidak berkomentar dan hanya memilih diam ……… dengan tatapan secara bersamaan ke arah Onny yang terlihat penasaran ….. dan terdengar suara Onny ………. Hmmmmmmm??????.

Selesai