Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

paluhakim

APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi oleh Mendagri untuk ranperda provinsi tentang APBD dan ranper gubernur tentang penjabaran APBD, dan oleh Gubernur untuk ranperda kabupaten/kota tentang APBD dan ranper bupati/walikota tentang penjabaran APBD. Tahapan akhir adalah penetapan ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD menjadi perda, dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, yang ditandai dengan penomoran, penandatanganan dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Dua hal yang menjadi substansi evaluasi adalah tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Jika hasil evaluasi menyatakan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, ranperda APBD langsung ditetapkan menjadi perda APBD. Jika hasil evaluasi menyatakan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan penyempurnaan oleh DPRD melalui Badan Anggaran bersama-sama pemerintah daerah melalui TAPD, yang berarti tidak perlu lagi diparipurnakan untuk pengambilan keputusan/persetujuan oleh karena persetujuan DPRD atas ranperda tentang APBD telah dilakukan sebelum ranperda tentang APBD dievaluasi. Hasil penyempurnaan cukup ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Keputusan Pimpinan DPRD menjadi dasar penetapan APBD.

Dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Mendagri/Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Mendagri/Keputusan Gubernur atas ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, saya mencatat bahwa materi evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri/Gubernur melampaui batas kewenangan materi evaluasi yakni tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Materi evaluasi inipun oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya diperluas lagi menjadi evaluasi yaitu untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD. Demikian pula, evaluasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2011, bermakna sebagai sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Materi evaluasi yang dimuat dalam Kepmendagri/Keputusan Gubernur lebih pada tafsir perorangan selaku anggota tim evaluasi. Materi evaluasi tidak pernah menunjuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, materi evaluasi tidak pernah menunjuk pada materi yang bertentangan dengan kepentingan umum, namun lebih pada tafsir atau interpretasi belaka. Tim evaluasi di dalam menyusun dan memasukkan meteri evaluasi sebaiknya menunjuk pada pasal/frasa dan regulasi/ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/tidak sesuai, dan menunjuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum yang dilanggar/tidak sesuai. Jangan sekali-kali memasukkan materi evaluasi hanya didasari pada kepentingan perorangan/kelompok atau oleh karena saran dan “bisikan” orang-orang tertentu yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan akan tetapi lebih pada kepentingan mereka. Tim evaluasi agar menghindari penyusunan materi evaluasi lebih pada kuantitas materi dengan mengabaikan kualitas materi evaluasi. Jika di dalam hasil evaluasi tidak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, maka nyatakan dalam hasil evaluasi melalui Kepmendagri/Keputusan Gubernur bahwa ranperda provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan ranper gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dan di dalam Kepmendagri/Keputusan Gubernur jangan “ditambah-tambah” lagi dengan materi lainnya. Tim evaluasi harus menyadari bahwa Kepmendagri/Keputusan Gubernur sifatnya beschikking (keputusan atau penetapan) yang menjadi obyek PTUN atau obyek hukum lainnya terhadap Mendagri/Gubernur dan bukan kepada anggota tim evaluasi. Sehingga perlu dilakukan penyusunan materi evaluasi dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mekanisme penetapan APBD telah diatur di dalam pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 116 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Ranperda tentang APBD dan ranperkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan ranperda tentang APBD dan ranperkada tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Dan untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Contoh format penetapan ranperda tentang APBD dan penetapan ranperkada tentang penjabaran APBD tercantum dalam lampiran A.XX dan A.XXI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)