Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 5

Catatan saya atas “Evaluasi APBD (Bagian 3)” atau bagian terakhir ini merupakan catatan lanjutan atas “Evaluasi APBD (Bagian 1 dan Bagian 2)” yang telah membahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran RAPBD, berikut ini yang akan dibahas adalah pembatalan dan penyempurnaan hasil evaluasi.

Pengaturan atas pembatalan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan mekanisme penyempurnaan atas tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri/Gubernur, diatur di dalam pasal 49 sampai dengan pasal 52 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 114 dan pasal 115 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015.

3. Pembatalan APBD.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan gubernur dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan atau tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Demikian pula terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bupati/walikota dan DPRD tidak melalukan penyempurnaan atau tidak menindaklanjuti hasil evalusi, dan tetap menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. Untuk pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Penyempurnaan APBD

Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD, maka mekanisme yang akan ditempuh adalah penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD dan hasil penyempurnaan ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya atau keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Yang dimaksud dengan sidang paripurna berikutnya yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Guna kepentingan pelaporan gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

(Selesai)