Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

evaluasi apbd 3

Pada catatan sebelumnya “Evaluasi APBD (Bagian 1)” telah dibahas pengaturan, proses dan mekanisme pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD dan keputusan Gubernur tentang penjabaran RAPBD, berikut akan dibahas mengenai evaluasi APBD kabupaten/kota.

2. Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai/dilampiri dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Demikian pula, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Pernyataan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD harus ditunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menunjukkan pasal-pasal atau frasa yang menjadi rujukan serta alasan-alasan teknis terkait.

Di dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, Gubernur bersama Tim Evaluasi harus benar-benar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan evaluasi, dengan tidak mengintervensi/mengkaitkan evaluasi dengan kepentingan dan persoalan pribadi maupun yang sifatnya poilitis.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, Gubernur membatalkan seluruh atau sebagian isi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud, dan dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

(Bersambung)