Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

wordle 2

Catatan saya kali ini merupakan bagian kelima atau terakhir dari tulisan “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, yang terakhir membahas pengaturan jika APBD tidak disetujui DPRD. Selanjutnya yang akan dibahas adalah proses penyelesaian APBD jika APBD tidak disetujui DPRD.

Apabila DPRD benar-benar menolak atau tidak menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan bukan karena akibat APBD melewati batas waktu dan APBD terlambat ditetapkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) adalah merencanakan pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) tentang APBD.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mengatur mengenai proses penyelesaian APBD jika APBD tidak disetujui oleh DPRD. Demikian pula, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tidak mengatur khusus proses penyelesaian APBD jika APBD tidak disetujui oleh DPRD, dan hanya mengatur proses penyelesaian jika APBD melewati batas waktu dan APBD terlambat ditetapkan (vide catatan sebelumnya).

Jika ini dilakukan “pembiaran” maka terjadi kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum, saya memahami oleh karena tidak terdapat frasa yang mengatur dan menunjuk proses penyelesaian dan pelaksanaan anggaran jika APBD tidak disetujui oleh DPRD, maka saya dapat menafsirkan pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 107 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dapat digunakan untuk menyelesaikan dan melaksanakan APBD. Walaupun pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 107 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 hanya menunjuk dan mengatur proses penyelesaian jika APBD melewati batas waktu.

Guna menyelesaikan dan melaksanakan APBD jika APBD tidak disetujui DPRD, maka proses yang dilakukan adalah rencana pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Keputusan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Diingatkan oleh pasal 108 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan APBD dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah”.

Diingatkan pula oleh pasal 107A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran setelah peraturan kepala daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan”.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; I. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.

Contoh, format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampirannya tercantum dalam lampiran A. XIX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selesai