Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

xbudget22

Catatan saya kali ini merupakan bagian keempat dari tulisan “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, yang terakhir membahas pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD melewati batas waktu dan jika APBD terlambat ditetapkan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pengaturan dan proses penyelesaian APBD, jika APBD tidak disetujui DPRD.

3. APBD tidak disetujui DPRD.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tidak mengatur khusus frasa jika APBD tidak disetujui DPRD.

Frasa jika/apabila APBD tidak disetujui DPRD hanya diatur di dalam pasal 20 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya”. Ayat (1) pasal 20 yang ditunjuk oleh pasal 20 ayat (6) adalah “Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya”. Namun demikian UU Nomor 17 Tahun 2003 hanya mengatur jika/apabila APBD tidak disetujui DPRD, dan tidak mengatur proses dan mekanisme penyelesaian jika APBD tidak disetujui DPRD.

Saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan frasa APBD tidak disetujui DPRD adalah DPRD benar-benar menolak untuk menyetujui rancangan APBD menjadi APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan bukan karena akibat melewati batas waktu, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, ““Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”, jo pasal 46 ayat (1) “Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD”.

Dan pasal 105 ayat (3c) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir”, jo pasal 106 ayat (1) “Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya”.

Demikian pula, APBD tidak disetujui DPRD adalah DPRD benar-benar menolak untuk menyetujui rancangan APBD menjadi APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan bukan karena akibat APBD terlambat ditetapkan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya”.

Penyelesaiannya, jika APBD tidak disetujui DPRD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Anggaran APBD tahun sebelumnya adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 46 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta penjelasannya.

Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 beserta penjelasannya, dan pasal 106 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Dan untuk belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Demikian pula, jika APBD tidak disetujui DPRD maka sebagaimana amanat pasal 109 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, selain pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilakukan pula pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya terhadap kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak di luar kendali pemerintah daerah.

(Bersambung)