Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

apbd kita 2

Pada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 2)”, telah dibahas pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD melewati batas waktu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pengaturan dan proses penyelesaian APBD jika APBD terlambat ditetapkan.

2. APBD terlambat ditetapkan.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sangat berbeda rujukan dan pengaturannya serta penyelesaiannya dengan frasa jika APBD melewati batas waktu. Pengaturan dan proses penyelesaian, jika ABPD terlambat ditetapkan diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya; (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Frasa APBD terlambat ditetapkan hanya diatur di dalam pasal 105A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengatur sama sekali tentang pengaturan dan penyelesaian APBD jika APBD terlambat ditetapkan.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105A, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tidak merujuk pada frasa “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember”, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 20 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003, “Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”; dan pasal 105 ayat (3c) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir”.

Frasa APBD terlambat ditetapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 105A adalah frasa, pasal atau ketentuan yang berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian saya memahami, frasa APBD terlambat ditetapkan tidak berkaitan dengan batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember”. Namun saya lebih memahami bahwa jika APBD terlambat ditetapkan adalah dalam jangka waktu sampai pada tanggal 30 atau 31 Desember belum ada pengambilan keputusan antara pemerintah daerah bersama-sama DPRD, maka penyelesaian APBD ditempuh dengan menggunakan pasal 105A.

Penyelesaian APBD dengan frasa APBD terlambat ditetapkan tidak dalam kaitannya APBD tidak disetujui oleh DPRD namun lebih pada persoalan: APBD terlambat diajukan atau disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; DPRD tetap membahas dan akan menyetujui RAPBD menjadi APBD namun melewati dengan batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” belum mengambil keputusan; dan DPRD sampai dengan tanggal 31 Desember atau mulai tahun anggaran baru belum mengambil keputusan.

Penyelesaiannya, jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Tentunya untuk melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, maka rencana pengeluaran setinggi-tingginya disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Keputusan Gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Catatan ini “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, bersambung ke (bagian 4) yang akan membahas APBD tidak disetujui DPRD.

Bersambung