Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget apbd 22

Pada catatan sebelumnya “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 1)”, telah dibahas proses penetapan APBD secara umum, jika APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD, berikut ini lanjutannya.

APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD dalam pengaturannya adalah sesuatu yang sama dalam penyelesaiannya, namun di dalam pelaksanaannya sangat berbeda dalam penyelesaiannya. APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD adalah bahasa hukum atau frasa peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003, memberi frasa, “Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya”. Pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 106 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, memberi frasa yang berbeda “Penetapan APBD melewati batas waktu”. Sedangkan frasa “APBD terlambat ditetapkan” diatur di dalam pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Itulah regulasi yang mengatur penyelesaian jika, “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”.

Di dalam pelaksanaannya antara ketiga penyelesaian APBD ini berbeda. Pada catatan saya APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD (Bagian 1)”, telah dibahas proses penyelesaian secara umum. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan dan terdapat inkonsistensi frasa-frasa dalam ketiga regulasi di atas (UU Nomor 17 Tahun 2003; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

Memang UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak memberi penjelasan atas proses dan mekanisme penyelasaian jika APBD melewati batas waktu. Proses dan mekanisme penyelesaian APBD jika melewati batas waktu lebih diatur dalam pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

1. APBD melewati batas waktu.

Saya memahami frasa APBD melewati batas waktu, lebih pada konteks kepatuhan pada pasal 20 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan”. Artinya, penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember.

Frasa atau ketentuan ini akan bermasalah jika diperhadapkan dengan pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005, “(1). Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD; (2). Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3). Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota; (4). Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud; (5). Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

Frasa batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” pada kenyataannya tidak dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan kepala daerah seketika, sebab kenyataannya bagaimana mungkin jika nantinya APBD disetujui atau ditetapkan tanggal 15 Desember, artinya Peraturan Daerah tentang APBD dapat berlaku pada 1 Januari. Saya memahami bahwa, frasa batas waktu “selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau tanggal 1 Desember” tidak dapat menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Catatan ini “APBD melewati batas waktu, APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD”, bersambung ke (bagian 3) yang akan membahas APBD terlambat ditetapkan, dan APBD tidak disetujui DPRD.

(Bersambung)