Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget100

Catatan saya kali ini merupakan bagian ketiga dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja”, yang terakhir membahas pedoman penyusunan APBD, dan berikut ini lanjutannya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian pula, untuk penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

Dengan demikian, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh DPRD lebih pada penekanan atau dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Namun demikian jika di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat membahas pula sampai pada RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ayat (2). “Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan atau menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS”, dan ayat (3a). “Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu”.

Dari ketentuan ini, sangat jelas bahwa pembahasan atas APBD bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat membahas sampai dengan RKA-SKPD dan hanya sampai pada program/kegiatan, artinya pembahasan APBD oleh DPRD tidak sampai dengan jenis belanja, apalagi sampai pada obyek belanja dan rincian obyek belanja.

Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

Atas dikabulkannya sebagian permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, terdapat banyak tafsir atau interpretasi atas putusan MK ini. Sampai pada tafsir dengan dikabulkannya permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, maka hal ini berlaku pula pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tafsir ini bagi saya adalah suatu kekeliruan dan kasalahan, oleh karena permohonan atas perkara Nomor 35/PUU-XI/2013, hanya terbatas pada penyusunan dan penetapan APBN.

Untuk itu, akan dibahas substansi atas Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013. Putusan ini hanya mengabulkan antara lain: (1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 15 ayat (5), “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”. MK memutuskan, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”. Artinya atas kegiatan dan jenis belanja APBN tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan DPR; (2). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: (a). Pasal 71 huruf g, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan, frasa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (b). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c. MK memutuskan selengkapnya menjadi, “… c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga”; (c). Pasal 156 huruf a dan huruf b, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”; (d). Frasa “antar kegiatan, dan antar jenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c). MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi; dan/atau”; (d). Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c. MK memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… c. Rincian unit organisasi, fungsi, dan program”. (e). Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5). MK Memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selengkapnya menjadi, “… (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”.

Berdasarkan putusan MK ini, Banggar DPR tidak dapat lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga yakni kegiatan dan seterusnya. Artinya pembahasan di komisi DPR dengan kementerian/lembaga tidak masuk pada rincian kegiatan dan jenis belanja. MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. Artinya pemblokiran tanda bintang tidak diperbolehkan lagi. Implikasinya, jika sudah disetujui DPR, maka pengajuan anggaran tidak bisa lagi dibintangi.

(Bersambung)