Catatan Di akhir Kerja

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Pecandu Imajiner

romance1

Salah satu pertimbangan penyusun, perumus dan pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan menetapkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, dalam arti hanya Kepala Daerah yang dipilih sedangkan Wakil Kepala Daerah diangkat berdasarkan usul dari Kepala Daerah, dan dengan menempatkan Wakil Kepala Daerah hanya sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena pengalaman selama ini berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara paket sering menimbulkan konflik sampai dengan “pecah kongsi” di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hanya dalam hitungan hari saja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dipilih dalam satu paket, berubah kembali menjadi pemilihan dalam satu paket (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang dilegitimasi melalui terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Emangnya, selama ini di antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering timbul konflik sampai dengan pecah kongsi?” sela Onny.

Kementerian Dalam Negeri pernah merilis data, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada langsung dari tahun 2005 hingga 2013 sebesar 94,6 persen pecah kongsi. Demikian pula, data dari LIPI menyajikan hampir 95 persen pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi atau konflik.

“Hubungan yang baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada yang hanya berlangsung dan bertahan dalam hitungan satu-dua tahun saja, malahan ada yang bertahan dalam hitungan beberapa bulan saja, berikutnya kemesraan itu pun berlalu,” jelasku kepada Onny. Padahal, hubungan baik dan kemesraan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat terlihat pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah sampai dengan malam syukuran pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terdengar sayup-sayup lagu Iwan Fals, “Kemesraan” dengan penggalan lirik yang dinyanyikan secara bersama-sama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan para pendukungnya. Dan lirik ini diulang, dan diulangi berulang-ulang sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meneteskan air mata masing-masing sebagai tanda keharuan mereka atas kemenangan terhadap perjuangan mereka (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

“…….. Kemesraan ini,
Janganlah cepat berlalu.
Kemesraan ini,
Inginku kenang selalu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram di sampingmu.
Hatiku damai,
Jiwaku tentram bersamamuuuuuuuu ..….”

“Apa yang menjadi penyebab sampai terjadinya pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny.

Hasil penelitian LIPI, besarnya persentase pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang konflik dan pecah kongsi disebabkan oleh: (1) Karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik semata pada saat pilkada (pemlihan kepala daerah). Koalisi tidak dibangun atas dasar yang menjadi tujuan utama yaitu stabilitas pemerintahan, akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama; (2) Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan dua etnik yang berbeda atau gabungan dua kelompok keagamaan yang berbeda. Akibatnya, terjadi gesekan sedikit, langsung terlibat konflik; (3) Tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam UU tentang Pemerintahan Daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan; (4) Terlalu dominannya Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan, di sisi lain tidak adanya kesadaran dari Wakil Kepala Daerah tentang posisinya. Keduanya merasa sama-sama berjuang pada saat pilkada, sehingga menimbulkan keinginan menyamaratakan pembagian “kue” terlebih pada pembagian proyek-proyek, atau sederajat dalam pengambilan keputusan terlebih pada penempatan pejabat pada eselonisasi, dan pindah tugas PNS pendukung masing-masing; (5) Sangat kuat image, bahwa menjadi Kepala Daerah adalah semata sebagai sarana mempopulerkan diri. Ketika populer, sang Wakil Kepala Daerah tak segan-segan menantang Kepala Daerahnya pada pilkada berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri pun pernah merilis, penyebab konflik dan pecah kongsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain: (1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kesempatan kepada wakilnya di dalam pemerintahan. Di sisi lain, ada juga Wakil Kepala Daerah yang meminta kesempatan lebih di pemerintahan, melebihi dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama-sama berupaya mendapatkan kesempatan dan perhatian lebih dari masyarakat. Harapan dan tujuannya sudah jelas, Kepala Daerah berharap terpilih lagi pada pilkada berikutnya atau Kepala Daerah yang sudah dua periode tidak mendukung Wakil Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Daerah tak sudi Wakil Kepala Daerah yang menggantikannya. Kepala Daerah lebih mendukung dan mengkampanyekan pasangan lainnya. Sedangkan Wakil Kepala Daerah berharap, di pilkada berikutnya dia yang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga segala upaya dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Akibatnya terjadi rivalitas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dirugikan oleh aksi rivalitas tersebut adalah masyarakat. Pertama, Kepala Daerah dan Wakilnya sebagian waktunya terserap oleh aksi rivalitas yang tentu akan menyerap energi dan waktu yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan produk kerja yang optimal; Kedua, aksi rivalitas itu terkadang juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi (high cost) dan dana yang tesedot untuk itu berasal dari APBD; Ketiga, terjadinya blok-blokan di jajaran pimpinan dan staf pada SKPD dan kondisi itu mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah; Keempat, saling jegal dan saling buka kartu antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengakibatkan munculnya situasi yang tidak kondusif di masyarakat dan pemerintahan. Sampai-sampai antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saling melaporkan kasus-kasus penyimpangan masing-masing ke pihak Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan ke KPK.

“Apa yang menjadi sasmita (gerakan bagian tubuh, seperti tangan, lengan, bahu, kepala, mata, dan sebagainya yang mempunyai isyarat tertentu; isyarat tubuh) jika sudah terjadi konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?” tanya Onny lagi padaku.

Sebenarnya sasmita sudah terjadinya konflik atau pecah kongsi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdengar dari orang-orang dekat Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Di rumah kopi itulah tempatnya ……. ingin mendengar sasmita hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di kalangan pejabat dan PNS, merekalah yang tahu dan merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi saya bisa merasakan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari sasmita lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Lagu Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, menjadi pilihan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala daerah dengan lirik sebagai berikut:

“……. Sepanjang kita masih terus begini
Takkan pernah ada damai bersenandung
Kemesraan antara kita berdua
Sesungguhnya keterpaksaan saja

Senyum dan tawa hanya sekedar saja
Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara
Berawal dari manisnya kasih sayang
Terlanjur kita hanyut dan terbuang

Kucoba bertahan mendampingi dirimu
Walau kadangkala tak seiring jalan
Kucari dan selalu kucari jalan terbaik
Agar tiada penyesalan dan air mata …….”

Lagu ini, Pance Pondaag, “Kucari Jalan Terbaik (Kucoba Bertahan)”, jika dinyanyikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagai sinyal ke sasmita sudah mulai tumbuh benih-benih perpecahan dengan hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi jika di antara Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah turut pula menyanyikan lagunya Group Band Armada, “Hargai Aku”, dengan lirik sebagai berikut:

“……… Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa

Selalu saja kau anggap ku lemah
Merasa hebat dengan yang kau punya
Kau sombongkan itu semua

Coba kau lihat dirimu dahulu
Sebelum kau nilai kurangnya diriku
Apa salahnya hargai diriku
Sebelum kau nilai siapa diriku

Seringkali kau merendahkan ku
Melihat dengan sebelah matamu
Aku bukan siapa-siapa ……….”

Sampai pada kedua lagu ini hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih dapat dinetralisir, bisa rujuk, dapat disatukan kembali hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah mulai terpisah dari kemesraan awal. Akan tetapi, yang penting keduanya belum melantunkan lagunya Exist, Group Band Malaysia dengan judul lagu “Mencari Alasan”, dengan lirik lagunya:

“……….. Ikhlasnya hati sering kali disalah arti
Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai
Berlalu pergi dengan kelukaan ini
Ku mengalah ku bersalah

Berpaling muka bila saling bertatap mata
Seolah kita tiada pernah saling menyinta
Mencari sebab serta mencari alasan
Supaya tercapai hasratmu

Manis di bibir memutar kata
Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya
Siapa terlena pastinya terpana
Bujuknya rayunya suaranya
Yang meminta simpati dan harapan

Engkau pastinya tersenyum
Dengan pengunduran diriku
Tetapi bagi diriku suatu ketenangan

Andainya kita terus bersama
Belum tentu kita bahagia
Selama tidak kau rubah cara hidupmu

Ada baiknya bila tidak lagi bersama
Terasa jauh kini ku kini dengan dosa
Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan
Yang nyata kau tidak mengubah ……….”

Semoga saja hubungan panas-dingin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak akan pernah terjadi di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo. Aminnnn …..

Selesai