Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budgeting 5

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari tulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, yang terakhir membahas penyusunan APBD beserta format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau apapun namanya, APBD dimaksud disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Daerah.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sosialisasi atau penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD hanya bersifat pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Sosialisasi atau penyebarluasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan melalui media cetak/media elektronik atau penyampaian secara langsung kepada masyarakat.

Pedoman Penyusunan APBD.

Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Pedoman penyusunan APBD ini setiap tahun berubah dan berganti. Jika untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Substansi dari pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (misalnya untuk tahun anggaran 2015) meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah; b. prinsip Penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal-hal khusus lainnya.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, diartikan sebagai sinkronisasi rencana kerja pemerintah pada beberapa sasaran antara lain: pertumbuhan ekonomi; inflasi; jumlah penduduk miskin; dan tingkat pengangguran terbuka, dan isu-isu strategis nasional pada masing-masing bidang rencana pembangunan jangka panjang nasional antara lain: bidang social budaya dan kehidupan beragama; bidang ekonomi; bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang sarana dan prasarana; bidang politik; bidang ketahanan dan keamanan; bidang hukum dan aparatur; bidang wilayah dan tata ruang; dan bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Prinsip penyusunan APBD. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut: a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya; b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Untuk kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD; dan hal-hal khusus lainnya berkenaan dengan penyusunan APBD mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pembahasan catatan mengenai “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” berikutnya membahas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kaitannya dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013.

(Bersambung)