Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

budget calculation

Mengawali pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang biasa disingkat APBD, sebelumnya saya sajikan pengertian dari APBD sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dari pengertian APBD sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Intinya, bahwa ketiga regulasi ini, mengharuskan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD.

Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003, PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, serta Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, contoh untuk tahun anggaran 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam penyusunannya, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyusun APBD, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, antara pendapatan dan belanja berimbang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika terjadi anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit di dalam peraturan daerah tentang APBD. Demikian pula jika terjadi anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. (Pembahasan mengenai surplus dan defisit APBD akan dibahas tersendiri).

Dalam pembahasan akhir pada catatan “RKA-SKPD dan RKA-PPKD” telah dijelaskan, dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Selanjutnya, RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.

Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: a. ringkasan penjabaran APBD; dan b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran A.XV Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dan format Rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran A.XVI Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Bersambung)