Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

planning 2

Catatan “RKA-SKPD dan RKA-PPKD” merupakan bagian kedua atau terakhir, yang terakhir membahas penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan berikut ini lanjutannya.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, serta untuk terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Selain penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, RKA-SKPD harus memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja,. dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Adapun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Rencana pendapatan, memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang; (2) Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. Sedangkan untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; (3) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Selain itu pula, RKA-SKPD juga harus memuat informasi (1) Urusan pemerintahan daerah, memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi; (2) Organisasi, memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang; (3) Standar biaya; (4) Prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan, dan kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari: (a) indikator, meliputi masukan, keluaran dan hasil; (b) tolak ukur kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan; (c) target kinerja, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Penyusunan RKA-PPKD.

Pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. RKA-SKPD memuat program/kegiatan, sedangkan untuk RKA-PPKD digunakan untuk menampung: (a) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; (b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan (c) penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD ex officio SKPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah: (a) kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu/tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya; (b) kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; (c) kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; (d) proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; (e) sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Bagan Alir RKA-SKPD/RKA-PPKD dan Format RKA-SKPD.

RKA-SKPD dan RKA-PPKD dikerjakan sesuai dengan bagan alir yang tercantum dalam Lampiran A.XIII.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran A.XIV.1.a dan A.XIV.2.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

(Selesai)