Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

planning

RKA-SKPD merupakan akronim dari Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan RKA-PPKD merupakan akronim dari Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebelumnya, di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belum dikenal RKA-PPKD yang ada hanyalah RKA-SKPD pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Perubahan RKA-SKPD pada SKPKD menjadi RKA-PPKD dikenal dan diatur nanti pada perubahan pasal 98 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai RKA-SKPD dan RKA-PPKD berikut ini pengertian dari RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 34 dan angka 34.a Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RKA-SKPD diartikan sebagai dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD, dan RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (Bendahara Umum Daerah). Dari pengertian ini, dipahami bahwa pada badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah, dan ditetapkan sebagai SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) terdapat 2 (dua) RKA (Rencana Kerja Dan Anggaran) yaitu RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai PPKD.

Perihal penyusunan dan format RKA-SKPD dan RKA-PPKD di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) didasarkan pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Penyusunan RKA-SKPD.

Setelah KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan/pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam bentuk surat edaran yang akan ditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup: (a) prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; (c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Selain penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, maka penyusunan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu (1) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. (2) penganggaran terpadu. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan atau memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. (3) penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut atau memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan: (c) indikator kinerja, merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah atau ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan; (b) capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari.setiap program dan kegiatan atau ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan; (c) analisis standar belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan; (d) standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (e) standar pelayanan minimal, merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

(Bersambung)