Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

public policies 2

Catatan saya kali ini merupakan bagian 2 atau bagian akhir dari tulisan “KUA dan PPAS”, yang terakhir membahas pengaturan, penyusunan dan penyampaian KUA ke DPRD, dan berikut ini lanjutannya, membahas PPAS/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Penyusunan, Penyampaian Bersama dan Kesepakatan KUA/PPAS.

PPAS/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,

Pengaturan umum yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun PPAS adalah Pasal 35 PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 86 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Pembahasan PPAS dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Demikian pula, di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 (contoh untuk PPAS 2015), “Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan, yaitu: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Bidang Politik; (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2015, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD Povinsi Tahun 2015.

PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Penyusunan, Penyampaian, Pembahasan dan Kesepakatan KUA/PPAS Secara Bersamaan.

Pengaturan umum yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyampaikan, membahas dan kesepakatan KUA/PPAS secara bersamaan adalah Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 84, Pasal 87, dan Pasal 88, Pasal 89 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 (contoh untuk KUA/PPAS 2015).

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD atau sebutan lain. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Perihal penyampaian kepada DPRD, pembahasan dan kesepakatan secara bersamaan KUA/PPAS dipertegas kembali di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 (contoh untuk KUA/PPAS 2015), “Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 akan lebih efektif”.

Contoh, format KUA dan PPAS tercantum dalam lampiran A.XII.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dan contoh format nota kesepakatan tercantum dalam lampiran A.X.a dan A.XI.a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

 Selesai