Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

kuasa PA

Dari sekian banyak kewenangan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), maka salah satu kewenangan kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yakni menetapkan kuasa pengguna anggaran. Hal ini diatur di dalam pasal 5 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo pasal 5 ayat (2) huruf c PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengertian Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA diatur di dalam pasal 1 angka 18 PP Nomor 58 Tahun 2005, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”. Dengan pengertian yang sama, KPA diatur pula di dalam pasal 1 angka 20 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”.

Satu hal yang perlu diketahui adalah regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 10A Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, telah mengatur dan menetapkan bahwa, “Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dipahami bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah maka dalam pelaksanaan penggadaan barang/jasa pejabat pengguna anggaran secara ex-officio bertindak pula sebagai pejabat pembuat komitmen atau disingkat P2K (vide Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012).

KPA sebagai pelaksana sebagian kewenangan PA (pengguna anggaran) bertindak sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari PA lebih pada pelaksanaan tugas-tugas penggadaan barang/jasa. Pelimpahan sebagian kewenangan tugas-tugas PA dalam pengadaan barang/jasa dilimpahkan kepada kepala unit kerja pada SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan haruslah berdasarkan pertimbangan: a. Tingkatan daerah; b. Besaran SKPD; c. Besaran jumlah uang yang dikelola; d. Beban kerja; e. Lokasi; f. Kompetensi; g. Rentang kendali; h. Pertimbangan obyektif lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang”, dan ayat (2), “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya”.

Sehingga dengan demikian, jika PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA dalam hal pengadaan pengadaan barang/jasa, maka secara otomatis KPA bertindak pula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K). Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen”.

Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) di dalam menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA dan menetapkan KPA tentunya berdasarkan usulan PA. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2004, “Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan”, dan pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD”. Selain itu, KPA di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA. Hal ini sesuai dengan dengan pasal 11 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang”.

Apa saja sebagian kewenangan PA yang dilimpahkan kepada KPA berkenaan dengan penggadaan barang/jasa. Untuk hal ini diatur di dalam pasal 11 ayat (3a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran”.

(Selesai)

Iklan