Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

lawku

Pada akhir catatan saya mengenai “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 11)”, telah dibahas mengenai pengertian Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Perhitungan Ex Officio, dan berikut ini lanjutannya.

Sebelumnya akan saya jelaskan pengertian perhitungan ex officio berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang diartikan sebagai suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

Pengertian perhitungan ex officio yang saya sajikan ini berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, memang tidak mempunyai relevansi langsung dengan pengaturannya dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara namun setidaknya merupakan referensi kita untuk mengenal atau mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perhitungan ex officio.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, tidak memberi pengertian tentang perhitungan ex officio dan hanya memberi pengaturan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio. Pengaturan tentang perhitungan ex officio di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dapat ditemukan dalam Bab IX dan pasal 34 sebagai berikut: “(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara”.

Dari pengertian ex officio sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan hal-hal yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, maka saya memahami akan hal-hal sebagai berikut: (1) perhitungan ex officio dilakukan oleh pejabat/pegawai secara ex officio yang ditunjuk oleh kepala SKPD dengan surat tugas; (2) perhitungan ex officio dilakukan jika bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan; (2) perhitungan ex officio hampir sama dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah dengan surat keputusan pencatatan, bedanya adalah jika perhitungan ex officio dilakukan terhadap bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan sebelum dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah dengan kerugian negara/daerah baru diketahui, sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/derah dengan surat keputusan pencatatan dilakukan terhadap bendahara telah dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah (putusan MP-TGR; keputusan kepala daerah; SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak), SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara), SKP (Surat Keputusan Pembebanan) dan kemudian bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, serta bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; (3) perhitungan ex officio hanyalah merupakan sumber infomasi bahwa telah terjadinya kerugian negara/daerah dan bukan merupakan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah, sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah tetap dilakukan melalui proses pembuktian oleh MP-TGR dan keputusan oleh kepala daerah dan tata cara penyelesaian mulai SKTJM, SKP2KS, dan SKP; (4) sumber informasi perhitungan ex officio dengan tata cara penyelesaian kerugan negara/daerah mulai dari SKTJM, SKP2KS, dan SKP hanya berlaku terhadap bendahara dan tidak berlaku untuk pegawai negeri bukan bendahara.

Selain penyelesaian kerugian negara/daerah dapat diselesaikan oleh ahli waris/yang memperoleh hak/pengampu, maka kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dilakukan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, “Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris”.

Catatan “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 12)” merupakan catatan terakhir mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara. Dan selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kadaluwarsa mengganti kerugian negara/daerah dan kadaluwarsa penuntutan ganti rugi baik terhadap bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara. Sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara akan dibahas pada catatan lainnya.

(Selesai)

Iklan