Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH.
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

laworg

Pada catatan “organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah (TPKN/D dan MP TP-TGR) bagian 1”, telah dibahas dasar hukum pembentukan TPKN/D; susunan keanggotaan TPKN/D; tugas dan fungsi TPKN/D, dan berikut ini lanjutan dari pembahasan oganisasi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

Selain organisasi TPKN/D, maka dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk organisasi Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, “Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara”. Ketentuan pasal 41 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 ini, tidak memberi penjelasan mengenai tugas dan fungsi, tata kerja serta apakah susunan keanggotaan Majelis Tuntutan Perbendaharaan yang dimaksud dibentuk oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota, atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan ini merupakan organisasi internal Badan Pemeriksa Keuangan.

b.  Oganisasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara.

Sebagaimana amanat pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini belum ditetapkan, dan masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Akibat dari belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, hal ini berdampak pada pelaksanaan amanat Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Dari ketentuan ini, maka pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam membentuk Peraturan Daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara harus didasarkan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Oleh karena itu, untuk menjaga jangan sampai terjadinya kekosongan hukum akibat belum dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara tersebut, maka di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), beberapa daerah telah mengaturnya melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Demikian pula, sebagian pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) masih berpedoman dan memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, sebagai dasar hukum penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Beberapa daerah lainnya, selain telah membentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, juga masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, sebagai dasar hukum penyelesaian kerugian daerah.

Di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo, pengaturan tentang tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara telah dibentuk melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, sekaligus memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Jika organisasi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, baik pembentukan TPKN/D, susunan keanggotaan TPKN/D, tugas dan fungsi TPKN/D beserta tata kerja TPKN/D pengaturannya sudah terkodifikasi melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, namun untuk oganisasi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara belum terkodifikasi melalui Peraturan Pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Untuk itu, bagaimana organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), akan dibahas pada catatan berikutnya, “organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah (TPKN/D dan MP TP-TGR) bagian 3”.

(bersambung)

Iklan