Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

european-e-justice

Untuk melaksanakan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara “instansi adalah departemen/kementerian negara/lembaga pemerintah non departemen/sekretariat lembaga negara/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara”, baik yang dilakukan oleh bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain/pihak manapun, diselesaikan melalui organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah yakni Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) dan/atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).

a.   Oganisasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Sebelumnya telah dibahas, dasar hukum tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Pembentukan Peraturan BPK ini merupakan amanat pasal 22 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”. Dengan berlakunya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kerugain negara/daerah terhadap bendahara dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sepenuhnya sudah berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, termasuk semua peraturan pelaksanaan dari Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1952 Nomor 448) mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara tehadap bendahara dinyatakan tidak berlaku lagi (vide pasal 44 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007). Demikian pula penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “pimpinan instansi wajib membentuk TPKN”. Di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang disingkat TPKN diartikan sebagai tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka TPKN di daerah diangkat oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) dan ditetapkan dengan produk hukum daerah berbentuk Keputusan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota). Selanjutnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “TPKN terdiri dari: a. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua; b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua; c. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris; d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; e. sekretariat.

TPKN ini dalam melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara/daerah tentunya harus berdasarkan pada tugas dan fungsinya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “TPKN bertugas membantu pimpinan intansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk: a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Selain organisasi TPKN yang dibentuk oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota), kepala satuan kerja atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh pimpinan SKPD dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota). Hal ini sesuai dengan pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, (1) Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan; (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja. (3) Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Oleh karena proses penyelesaian kerugian negara/daerah dalam ruang lingkup pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), maka nomenklatur organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah adalan TPKN/D (tim penyelesaian kerugian negara/daerah). Hal ini sesuai dengan pasal 2 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “Peraturan BPK ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara.

(bersambung)

Iklan