Catatan Pojok
YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Sejak tanggal 29 Mei 2010, hari untuk pertama kalinya Kabupaten Gorontalo beroleh penghargaan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP” dari BPK-RI Perwakilan Gorontalo di bawah kepemimpinan Tri Heriadi atas penilaian LKPD Tahun 2009, dan pada tanggal 1 Juni 2011 untuk kedua kalinya Kabupaten Gorontalo beroleh “Opini WTP” dari BPK-RI Perwakilan Gorontalo di bawah kepemimpinan Efdinal atas LKPD Tahun 2010, maka sejak itu pula Daerah Kabupaten Gorontalo menjadi daerah tujuan dan sasaran studi banding.

Studi banding, itulah frasa yang saya pilih sebagai judul catatan kali ini. Mengapa harus memilih studi banding? Bukan memilih misalnya studi komparasi dan lain-lain walaupun maknanya sama. Tentunya saya punya alasan memilih frasa studi banding, saya merujuk pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012, pada angka III. Kebijakan Penyusunan APBD, angka 3. belanja daerah, huruf b. belanja langsung angka 3) dan huruf d) “Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding ………”. Memang perihal surat yang disampaikan oleh daerah-daerah berbagai macam perihal seperti orientasi; kunjungan kerja; benchmarking; konsultasi dan koordinasi; studi komparasi atau studi komparatif; dan studi banding.

Berbagai daerah baik daerah di wilayah Provinsi Gorontalo sampai daerah-daerah di wilayah Indonesia dari Sumatera seperti Tanah Bumbu, Muara Enim; Kalimantan seperti Kutai Timur, Kubu Raya, Sukamara; Jawa seperti Tulungagung, Subang, Tangerang Selatan, Cianjur, Bandung; Maluku seperti Kota Ternate; Sulawesi seperti Luwu Utara, Majene, Soppeng, Sitaro, Buol, Bolmong Selatan sampai dengan Papua seperti Jayawijaya, telah berkunjung ke Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah beroleh Opini WTP.

Tujuan dan sasaran studi banding sangat berkaitan dengan sistem penatausahaan keuangan daerah; penyusunan laporan keuangan daerah; penyusunan anggaran berbasis kinerja/tambahan penghasilan pegawai; pegelolaan dana alokasi khusus; penerapan SPIP; Anugerah Pengelolaan Keuangan daerah (APKD); sidang Majelis TP-TGR; penerapan pelayanan keuangan sistem loket; layanan pro badut; strategi untuk mencapai opini WTP; penatausahaan/pengelolaan aset/barang milik daerah; pengelolaan pendapatan seperti BPHTB; SIMDA; dan lain sebagainya.

Daerah-daerah yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Gorontalo beroleh referensi dari BPKP maupun BPK baik secara kelembagaan maupun perorangan atau personil BPKP atau BPK. Referensi lainnya melalui situs atau website http://dppkad.gorontalokab.go.id maupun referensi dari daerah-daerah yang sudah berkunjung ke Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dari keseluruhan daerah yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Gorontalo maka yang sangat menarik adalah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, setelah melaksanakan studi banding ke Kabupaten Gorontalo maka pada tahun berikutnya Kabupaten Tulungagung telah beroleh opini WTP hal ini disampaikan kemudian oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Tulungagung. Demikian pula Kabupaten Luwu Utara yang dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati yang sudah beroleh opini WTP dengan paragraf penjelasan tentang masalah penyelesaian kerugian daerah/negara melalui Majelis TP-TGR, melaksanakan studi banding tentang Sidang Majelis TP-TGR model Kabupaten Gorontalo.

Tentunya, seluruh daerah yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Gorontalo telah diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo baik langsung oleh Bupati Gorontalo maupun pejabat lainnya, dan dilayani secara paripurna baik terhadap kebutuhan atas data dan regulasi pendukung, maupun atas pertanyaan yang diajukan, seluruhnya terjawab dan terjelaskan sesuai keinginan dan kebutuhan daerah-daerah yang berkunjung. https://yusranlapananda.wordpress.com/ http://dppkad.gorontalokab.go.id/

Kabupaten Gorontalo Selamanya Wajar Tanpa Pengecualian