Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) itulah dua surat yang menjadi dasar seorang pejabat, PNS dan Non PNS termasuk pimpinan & anggota DPRD melakukan perjalanan dinas baik untuk dalam daerah maupun luar daerah serta luar negeri. Maksud dan tujuan perjalanan dinas tentunya bermacam-macam, baik karena undangan/permintaan/penggilan (workshop, seminar, bimtek, dll), konsultasi sampai pada studi banding. Dua surat tersebut juga menjadi persyaratan tagihan untuk pencairan dana. 

Di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, perjalanan dinas bagi pejabat, PNS dan Non PNS termasuk pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012. Untuk melakukan pencairan dana perjalanan dinas harus melampirkan berbagai persyaratan selain SPT dan SPPD rampung, juga dipersyaratkan adalah tiket, boarding pass, airport tax, laporan perjalanan dan 2 lembar foto dari dua sisi yang berbeda untuk setiap kegiatan, jika kegiatan yang diikuti 2 hari maka pertanggungjawaban foto adalah 4 lembar, seluruh persyaratan tersebut diverifikasi secara ketat baik oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) pada setiap SKPD dan tim verifikator pada DPPKAD.

Selain untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertera dalam SPT & SPPD, tentunya pejabat, PNS dan Non PNS termasuk pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas berharap atau “mengejar” SPPD (Selisih Penderitaan Perjalanan Dinas). Sejak terbitnya Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 pada Lampiran angka IV.7 jo Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 pada Lampiran angka V.10, maka ……… pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

Hampir semua daerah menerapkan prinsip at cost bertahap hanya untuk satuan biaya tiket pesawat artinya jika harga beli tiket Jkt-Gtlo Rp. 1.200.000 dan tiket Gtlo-Jkt Rp. 900.000 maka secara nyata pemerintah daerah membayar secara riil sejumlah Rp. 1.200.000 ditambah Rp. 900.000 sama dengan Rp 2.100.000. Dari perhitungan tiket penerbangan ini maka tidak terdapat “Selisih Penderitaan Perjalanan Dinas” karena menggunakan prinsip at cost.

Sedangkan untuk perhitungan satuan harga lainnya (biaya penginapan, biaya makan, biaya uang saku, biaya transport lokal, biaya taxi bandara PP) dihitung secara lumpsum dalam arti bahwa pembayarannya dihitung secara penetapan atau biaya yang dibayar sekaligus. Contoh untuk pejabat eselon III atau PNS Golongan IV (tingkat perjalanan dinas B) uang penginapan (hotel bintang tiga) untuk Jakarta perhari sebesar Rp. 650.000, jika ingin mendapatkan selisih penderitaan perjalanan dinas (keuntungan) maka bisa memilih hotel yang paling murah misalnya hotel dengan harga perhari Rp.300.000 sehingga selisih penderitaan perjalanan dinas sebesar Rp.350.000, perhari. Jika ingin menderita lagi atau SPPD nya lebih carilah hotel yang lebih murah lagi misalnya hotel dengan harga perhari Rp. 150.000, atau jika bersama rombongan 1 kamar bisa ditempati oleh sampai 2-4 orang. Demikian pula dengan satuan biaya lainnya, seperti untuk satuan biaya makan, satuan biaya transport lokal serta satuan biaya taxi bandara.

Intinya, jika mengharapkan selisih penderitaan perjalanan dinas lebih besar lagi maka setiap pejabat, PNS dan Non PNS termasuk pimpinan dan anggota DPRD haruslah memperbanyak penderitaan dalam arti bahwa semakin menderita, semakin besar keuntungan dari SPPD (selilisih penderitaan perjalanan dinas).

Kabupaten Gorontalo Selamanya Wajar Tanpa Pengecualian

Iklan