SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (3)

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

pengemis-reuters

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat dalam bingkai resiko sosial dan bukan untuk membiayai kegiatan anggota/kelompok masyarakat yang tidak berkaitan dengan melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan resiko sosial. Dan/atau bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari resiko sosial. Pengalaman saya dengan terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 masih ada saja anggota/kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintahan yang mengajukan permohonan berkenaan dengan permohonan bantuan sosial untuk anggota/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan dinas, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kesenian, olahraga, pendidikan, keagamaan, sosial, atau bahkan acara seremonial yang tidak masuk ke dalam bingkai resiko sosial. Tentunya permohonan seperti ini dipastikan akan ditolak dan tidak akan diproses lebih lanjut.

Untuk itu saya uraikan pengertian resiko sosial menurut pasal 1 angka 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, “Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar”.

Selain syarat penerima hibah dan bantuan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya maka pemberian bantuan sosial juga harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 24 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut: pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) kriteria selektif, yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 2) kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; 3) kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; serta kriteria kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 4) sesuai tujuan penggunaan, yang diartikan meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.

Pasal 25 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 telah memberi batasan atas tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (6) sebagai berikut: (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; (5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai pasal 3 ayat (2), maka bantuan sosial diberikan dapat berupa uang atau barang. Nah, siapa-siapa penerima bantuan sosial sebagaimana yang diharapkan dan diatur serta dicontohkan dalam Permendagri 32 Tahun 2011 maka secara jelas sudah diatur dalam pasal 26 ayat (1) bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial; (2) bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu; (3) bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 26 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 memang benar-benar telah mengunci dan menutup pihak pemerintah daerah untuk menafsirkan kepada siapa-siapa bantuan sosial diberikan, ataukah masih ada yang berkeinginan dan mencoba-coba menafsirkan lain?

Selesai

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

1335428248898780752

Di akhir catatan saya sebelumnya “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (1)”, telah diberi catatan mengenai hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya tiga (3) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Dipahami bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut harus berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya APBD Kabupaten Gorontalo, maka penerimanya harus organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo. Tidak boleh APBD Kabupaten Gorontalo digunakan untuk membiayai organisasi kemasyarakatan yang berada di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan daerah lainnya atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi Gorontalo, apalagi di luar Provinsi Gorontalo; dan (4) memiliki sekretariat tetap, artinya bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut punya kantor tetap di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Lebih lanjut jika kita kaji ketentuan ini, maka siapa-siapa saja penerima hibah daerah  sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 serta PP Nomor 2 Tahun 2012? Akan ditemukan terjadinya persamaan dan terjadi pula perbedaan. Persamaannya pada penerima hibah adalah pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan yang lainnya terdapat perbedaan. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menggunakan frasa perusahaan daerah, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Demikian pula Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengunakan frasa organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sebenarnya makna dari frasa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan frasa yang berbadan hukum Indonesia adalah sama, oleh karena pada akhirnya badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan haruslah berbadan hukum. Pemahaman saya tentang berbadan hukum Indonesia harus melalui pembuatan akta pendirian melalui notaris sampai dengan pengesahan oleh Menteri yang terkait. Perbedaan yang berikut adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengenal salah satu penerima adalah masyarakat, namun PP Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengenal masyarakat sebagai penerima hibah.

Yang menjadi kajian kita bersama adalah manakah regulasi yang kita gunakan? Apakah ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 atau PP Nomor 2 Tahun 2012. Beberapa saat yang lalu saya pernah mengkonsultasikan hal ini ke pihak Kementerian Dalam Negeri, jawaban yang saya dapatkan adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 merupakan lex spesialis, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 adalah lex generalis. Jawaban ini sangatlah tidak meyakinkan saya, sebab di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang merupakan bagian dan menjadi perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 di dalam konsiderans mengingat mencantumkan PP Nomor 2 Tahun 2012, yang berarti bahwa semestinya seluruh syarat penerima hibah yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 harus terakomodir atau disesuaikan dalam perubahan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 (baca Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tersebut. Demikian pula dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Manakah yang lebih tinggi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri? Tentunya jawabannya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (PP Nomor 2 Tahun 2012).

Bantuan Sosial

Untuk persyaratan penerima bantuan sosial telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pasal 23 menjelaskan bahwa anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga,  dan/atau  masyarakat  yang  mengalami  keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Catatan ini “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (2)” bersambung ke bagian ketiga.

 Selesai

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (1)

7 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

mangkok_kayu_kecil

Pada catatan saya sebelumnya, telah diberi catatan mengenai syarat-syarat pemberian hibah dan bantuan sosial yang dirilis dalam dua bagian. Syarat pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan pedoman bagi TAPD dalam menyusun KUA/PPAS, menyusun RAPBD, pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD, demikian pula untuk penyusunan KUA/PPAS Perubahan sampai dengan penyusunan APBD Perubahan. Kemudian apa saja syarat-syarat penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dari Pemerintah Daerah?

Hibah

Berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka hibah hanya dapat diberikan secara limitatif atau penerima hibah telah diatur secara limitatif artinya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan kepada: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lainnya; (c) perusahaan daerah; (d) masyarakat; (e) organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 6 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa (a) hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan; (b) hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; (c) hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional; (e) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pasal 7 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa (1) hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) memiliki kepengurusan yang jelas; dan (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap.

Selain itu siapa-siapa yang boleh menerima hibah sesuai pasal 8 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah sebagai berikut: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lain; (c) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau; (d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah dilakukan dengan ketentuan hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan/atau hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Sedangkan hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” inilah yang dimaksudkan berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Dari penjelasan pasal-pasal yang mengatur tentang siapa-siapa yang boleh menerima hibah dan apa-apa persyaratan penerima hibah sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012, maka dapat dipahami atas beberapa hal sebagai berikut: pertama, penerima hibah sudah diatur secara limitatif yaitu pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; kedua, hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan harus memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; Ketiga, hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Catatan ini “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (1)” akan bersambung ke bagian kedua.

Selesai

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 766 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: