SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

1335428248898780752

Di akhir catatan saya sebelumnya “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (1)”, telah diberi catatan mengenai hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya tiga (3) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Dipahami bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut harus berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Misalnya APBD Kabupaten Gorontalo, maka penerimanya harus organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo. Tidak boleh APBD Kabupaten Gorontalo digunakan untuk membiayai organisasi kemasyarakatan yang berada di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan daerah lainnya atau organisasi kemasyarakatan di tingkat Provinsi Gorontalo, apalagi di luar Provinsi Gorontalo; dan (4) memiliki sekretariat tetap, artinya bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut punya kantor tetap di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Lebih lanjut jika kita kaji ketentuan ini, maka siapa-siapa saja penerima hibah daerah  sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 serta PP Nomor 2 Tahun 2012? Akan ditemukan terjadinya persamaan dan terjadi pula perbedaan. Persamaannya pada penerima hibah adalah pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan yang lainnya terdapat perbedaan. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menggunakan frasa perusahaan daerah, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Demikian pula Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengunakan frasa organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan frasa badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sebenarnya makna dari frasa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan frasa yang berbadan hukum Indonesia adalah sama, oleh karena pada akhirnya badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan haruslah berbadan hukum. Pemahaman saya tentang berbadan hukum Indonesia harus melalui pembuatan akta pendirian melalui notaris sampai dengan pengesahan oleh Menteri yang terkait. Perbedaan yang berikut adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengenal salah satu penerima adalah masyarakat, namun PP Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengenal masyarakat sebagai penerima hibah.

Yang menjadi kajian kita bersama adalah manakah regulasi yang kita gunakan? Apakah ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 atau PP Nomor 2 Tahun 2012. Beberapa saat yang lalu saya pernah mengkonsultasikan hal ini ke pihak Kementerian Dalam Negeri, jawaban yang saya dapatkan adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 merupakan lex spesialis, sedangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 adalah lex generalis. Jawaban ini sangatlah tidak meyakinkan saya, sebab di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang merupakan bagian dan menjadi perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 di dalam konsiderans mengingat mencantumkan PP Nomor 2 Tahun 2012, yang berarti bahwa semestinya seluruh syarat penerima hibah yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2012 harus terakomodir atau disesuaikan dalam perubahan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 (baca Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tersebut. Demikian pula dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Manakah yang lebih tinggi antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri? Tentunya jawabannya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (PP Nomor 2 Tahun 2012).

Bantuan Sosial

Untuk persyaratan penerima bantuan sosial telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pasal 23 menjelaskan bahwa anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga,  dan/atau  masyarakat  yang  mengalami  keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Catatan ini “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (2)” bersambung ke bagian ketiga.

 Selesai

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (1)

8 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

mangkok_kayu_kecil

Pada catatan saya sebelumnya, telah diberi catatan mengenai syarat-syarat pemberian hibah dan bantuan sosial yang dirilis dalam dua bagian. Syarat pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan pedoman bagi TAPD dalam menyusun KUA/PPAS, menyusun RAPBD, pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD, demikian pula untuk penyusunan KUA/PPAS Perubahan sampai dengan penyusunan APBD Perubahan. Kemudian apa saja syarat-syarat penerima hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dari Pemerintah Daerah?

Hibah

Berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka hibah hanya dapat diberikan secara limitatif atau penerima hibah telah diatur secara limitatif artinya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan kepada: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lainnya; (c) perusahaan daerah; (d) masyarakat; (e) organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 6 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa (a) hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan; (b) hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; (c) hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional; (e) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pasal 7 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa (1) hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) memiliki kepengurusan yang jelas; dan (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap.

Selain itu siapa-siapa yang boleh menerima hibah sesuai pasal 8 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah sebagai berikut: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lain; (c) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau; (d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah dilakukan dengan ketentuan hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan/atau hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Sedangkan hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” inilah yang dimaksudkan berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Dari penjelasan pasal-pasal yang mengatur tentang siapa-siapa yang boleh menerima hibah dan apa-apa persyaratan penerima hibah sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012, maka dapat dipahami atas beberapa hal sebagai berikut: pertama, penerima hibah sudah diatur secara limitatif yaitu pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; kedua, hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan harus memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; Ketiga, hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Catatan ini “Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (1)” akan bersambung ke bagian kedua.

Selesai

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 110 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: