PERJALANAN DINAS AT COST DAN FIKSI HUKUM (3)

2 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

CONTINENTAL AIRLINES 787-9 DREAMLINER

Di saat saya menyelesaikan catatan tentang “Perjalanan Dinas At Cost dan Fiksi Hukum (2)”, saya menerima surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.32/910/SI tanggal 22 Pebruari 2013 yang bersifat segera, dan berperihal Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Substansi dari surat Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, menjelaskan mengenai latar belakang dari penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013. Latar belakang ini memuat berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan untuk penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, yang antara lain Surat Menteri Keuangan Nomor S-889/MK.05/2012 tangggal 11 Desember 2012, hal perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang substansinya menyatakan bahwa prinsip dan pemberlakukan pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia baik atas beban APBN maupun APBD.

Kedua, menjelaskan substansi pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, bahwa pengaturan pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 ditujukan untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap: a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atap tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Ketiga, menjelaskan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggunjawabkan belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan tersebut pada substansi angka kedua, agar pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dimaksud dilaksanakan secara seragam, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selain itu, ruang lingkup pengaturan tersebut hanya terkait dengan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang telah dianggarkan dalam APBD, sehingga ketentuan ini tidak akan mempengaruhi penganggaran belanja perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Dengan demikian pemberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 dilaksanakan sejak tanggal diundangkan.

Dari penjelasan surat Menteri Dalam Negeri ini kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, maka saya memahaminya bahwa perjalanan dinas versi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 lebih pada model pertanggungjawabannya disamakan dengan apa yang diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang diadopsi ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, yakni a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Untuk satuan biaya seperti penginapan yang tidak menggunakan hotel (dibayarkan 30%); transport dari bandara ke hotel/tempat kegiatan; dan transport “lokal/taxi” atau sewa kendaraan, maka pembuktiannya cukup menggunakan pernyataan daftar penggunaan biaya riil yang ditandatangani yang bersangkutan dan disetujui/diketahui oleh PPTK.

Sedangkan untuk besaran biaya satuan perjalanan dinas ditetapkan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga/Biaya Perjalanan Dinas.

Selesai

PERJALANAN DINAS AT COST DAN FIKSI HUKUM (2)

4 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH

Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

pesawat

Ketiga, sebenarnya apa substansi dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Substansi Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 adalah mengenai pengaturan perjalanan dinas yakni diatur pada angka V. Hal-hal khusus lainnya, angka 15. “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggung-jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.”

Pendekatan perjalanan dinas berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 ini mengunakan sistem lumpsum bertahap menuju at cost, dimana hanya satuan biaya transport (tiket penerbangan dan transport darat menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan) menggunakan sistem at cost/biaya riil, selebihnya menggunakan sistem lumpsum.

Selanjutnya ketentuan ini telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 yang mengatur, “Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap: a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil; b. uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum”.

Pendekatan perjalanan dinas berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 menggunakan gabungan sistem at cost dan sistem lumpsum, dimana untuk: a. satuan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost, namun jika yang bersangkutan tidak menggunakan hotel, misalnya yang bersangkutan menggunakan “hotel family” maka satuan biaya penginapan hanya dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan pagu atau batas tertingggi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga/Biaya Perjalanan Dinas; b. satuan biaya transport (tiket penerbangan dan transport darat (menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan misalnya ke Kota Manado atau kota-kota lainnya di wilayah sulawesi dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobl) dibayarkan sesuai dengan biaya riil; c. satuan biaya transport bandara dari dan bandara ke hotel/tempat kegiatan, dan transport “lokal/taxi” atau sewa kendaraan dalam kota selama pelaksanaan kegiatan misalnya dari hotel ke tempat kegiatan dan sebaliknya dibayarkan secara at cost pula; sedangkan d. satuan biaya uang representasi dan uang harian yang terdiri dari uang saku dan uang makan, dibayarkan secara lumpsum. Untuk satuan biaya seperti penginapan yang tidak menggunakan hotel (dibayarkan 30%); transport bandara dari dan bandara ke hotel/tempat kegiatan; dan transport “lokal/taxi” atau sewa kendaraan, maka pembuktiannya cukup menggunakan pernyataan daftar penggunaan biaya riil “berintegritas” yang ditandatangani yang bersangkutan dan disetujui/diketahui oleh PPTK.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah standar satuan harga/biaya perjalanan dinas oleh Pemerintah Daerah menggunakan standar biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap? Yang saya pahami tentunya tidak, sebab pada pasal 41 PMK tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi”. Dengan demikian bahwa PMK Nomor 113/PMK.05/2012 ini hanya berlaku atas pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBN. Demikian pula di dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tersebut tidak menjelaskan bahwa standar satuan harga/biaya perjalanan dinas pemerintah daerah harus mengacu ke PMK tersebut. Jika Permendagri memberi rujukan kepada salah satu regulasi misalnya ke PMK tersebut, maka secara jelas sudah disebutkan di dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2012, angka V. Hal-hal Khusus Lainnya angka 10. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Pedesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan social sesuai  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Hal yang sama pula disampaikan pada acara “Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah dan Sosialisasi Permendagri Nomor 16 Tahun 2013” angkatan IV di Hotel Millenium Jakarta,  tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri RI, bahwa standar satuan harga/biaya perjalanan dinas oleh Pemerintah Daerah tidak mengacu pada PMK. Sebagai catatan akhir sebagaimana yang disampaikan dalam acara tersebut, maka sewa kendaraan untuk satuan biaya transport hanya berlaku untuk pejabat negara, sedangkan lainnya (pegawai negeri dan pegawai tidak tetap) menggunakan transport “lokal” taxi. Selamat melaksanakan perjalanan dinas at cost gabungan lumpsum dengan integritas yang tinggi atas penggunaan biaya riil.

 Selesai

PERJALANAN DINAS AT COST DAN FIKSI HUKUM (1)

4 Komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

fiksi hukum

Saat ini pemerintah daerah dihadapkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Kenapa saya katakan demikian, tentunya buat saya hal ini sangat beralasan. Untuk itu mari kita uji bersama keberadaan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 beserta Surat Edaran Mendagri Nomor 188.32/104/Keuda tanggal 31 Januari 2013 perihal penyampaian Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, dari 3 (tiga) hal yang substansial sebagai berikut:

Pertama, sepertinya ada sesuatu yang membuat Menteri Dalam Negeri “panik” sehingga tergesa-gesa menerbitkan Peraturan ini. Mengapa demikian? Menteri Dalam Negeri tidak memperhatikan lebih dalam atas isi Peraturan yang dirubah. Jika kita kaji, maka Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 merubah Permendagri Nomor 37 tahun 2012 yang merupakan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Di dalam pasal 1 Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2013, sudah didefinisikan pengertian atas pedoman penyusunan APBD sebagai pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Sehingga dengan demikian peraturan yang dirubah secara filosofi-substansial mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah menyusun, membahas dan menetapkan APBD. Memang sangat ironis, saat ini hampir semua daerah sejak tanggal 31 Desember 2012 sudah selesai menyusun dan membahas APBD dan malahan sudah menetapkan APBD, dan terlebih lagi hampir semua pemerintah daerah telah dalam tahapan pelaksanaan APBD. Sehingga, sangatlah tidak tepat peraturan ini diubah pada saat APBD sementara dilaksanakan.

Kedua, berikut ini berkaitan dengan fiksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 dimana peraturan ini telah diundangkan pada tanggal 23 Januari 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146. Fiksi hukum menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya diartikan “setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak dinyatakan berlaku”. Secara lengkap pengaturan atas fiksi hukum dalam peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal II Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Dan berikutnya “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”. Dengan fiksi hukum ini maka jelas, suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau maka sejak diundangkan tanggal 23 Januari 2013 maka Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 ini mulai berlaku.

Selanjutnya bagaimana dengan waktu pemberlakuan oleh pemerintah daerah? Inilah yang membuat “gaduh” pemerintah daerah. Benar memang Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 ini telah diundangkan pada tanggal 23 Januri 2013, namun Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 188.32/104/Keuda tanggal 31 Januari 2013 perihal penyampaian Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah DR. Yuswandi A. Tumenggung. Substansi surat edaran ini adalah meminta Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyesuaikan peraturan kepala daerah tentang belanja perjalanan dinas yang berlaku saat ini dengan substansi yang tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013. Dalam pembuatan surat edaran ini sangatlah jelas Mendagri benar-benar tidak memperhatikan fiksi hukum yang memberlakukan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin Surat Edaran Nomor 188.32/104/Keuda mengingkari fiksi hukum Permendagri Nomor 16 Tahun 2013. Demikian pula secara nyata hampir semua daerah menerima surat edaran ini nanti pada tanggal 12-14 Februari 2013. Sebenarnya untuk menghindari pengingkaran fiksi hukum, Mendagri tidak perlu mengeluarkan surat edaran tersebut. Semestinya waktu antara pengundangan dan sampainya pemberitahuan atau penyampaian Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 ke pemerintah daerah seharusnya sudah diantisipasi melalui “menambah/menyisipkan” frasa atau pasal di dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana contoh yang diatur dalam ketentuan peralihan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagai berikut: Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011; b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Alternatif lainnya yakni dengan menambah/menyisipkan frasa pemberlakukan atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 “mulai diberlakukan pada saat penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD-Perubahan” sehingga dalam penerapannya tidak bertentangan dengan pasal 1 Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 mengenai pengertian atas pedoman penyusunan APBD yang merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Jika demikian halnya maka pemerintah daerah tidak dibuat “gaduh”, karena masih terdapat rentang waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan mensosialisasikan perjalanan dinas at cost serta yang lebih penting adalah terhindar dari fiksi hukum. Bersambung….

Selesai

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Setiap triwulan atau setiap semester dan/atau setiap akhir tahun atau setiap awal tahun saya sering meminta aparatur pemeriksa intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gorontalo untuk memeriksa seluruh belanja atau transaksi maupun pengelolaan keuangan daerah termasuk penatausahaan pendapatan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Proses pemeriksaan ini saya namakan pemeriksaan “rebonding” atau pemeriksaan untuk meluruskan, dengan pola eksekusi di tempat artinya jika ditemukan kesalahan administrasi maka langsung diperbaiki saat itu juga, dan jika ditemukan kurang bayar atau lebih bayar, maupun kurang catat atau lebih catat, maupun kurang salur atau lebih salur, maka saat itu pula segera dilakukan penyetoran kembali ke kas daerah.

Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kabupaten Gorontalo tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan diskusi saya dengan tim pemeriksa yakni berkenaan dengan rekomendasi tim pemeriksa yang berkaitan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008, sehingga oleh karena itu direkomendasi pula untuk perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meninjau Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2011. Atas rekomendasi tersebut saya menjelaskannya sebagai berikut.

Untuk catatan saya kali ini, penjelasan saya berkenaan dengan rekomendasi tim pemeriksa perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas sesuai dengan PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008, sedangkan untuk rekomendasi yang berkaitan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meninjau Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 lebih khusus lagi berkaitan dengan frasa “meninjau”, nanti saya rilis pada catatan saya berikutnya dengan judul “Meninjau atau Merubah dan Mencabut”.

Atas rekomendasi yang berkenaan dengan perlunya Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerapkan perjalanan dinas dengan sistem at cost sesuai PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008, maka saya jelaskan bahwa untuk penerapan pelaksaaan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam negeri tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan manapun yang memerintahkan daerah untuk mengikuti ketentuan perjalanan dinas yang didasarkan pada PMK Nomor 45/PMK.05/2007 jo PMK Nomor 45/PMK.05/2007, malahan PMK tersebut mempertegas berdasarkan Pasal 22 ayat (1) “ketentuan dalam PMK ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai APBN yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari PMK ini”.

Selanjutnya adakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas untuk pemerintah daerah? Jawabanya adalah telah diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 pada Lampiran angka IV.10 “……..standar satuan harga biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost …….”, dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 pada Lampiran angka IV.7 jo Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 pada Lampiran angka V.10, maka …… pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa PMK Nomor 45/PMK.05/2007 terakhir diubah dengan PMK Nomor 07/PMK.05/2008 dan paling terakhir telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, hanya berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai APBN dan bukan yang dibiayai APBD. Selain itu untuk pengaturan perjalanan dinas dan standar satuan harga biaya perjalanan dinas untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Selesai

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Senin tanggal 1 Oktober 2012, setelah apel pagi saya mendapat pertanyaan dari staf saya, Kepala Seksi Anggaran dan Verifikasi pada Bidang Anggaran, Haryanto Manan, yang meminta penjelasan dan petunjuk dari saya berkenaan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi perjalanan dinas luar daerah khususnya jangka waktu perjalanan dinas dari tempat berangkat (kedudukan) ke tempat tujuan dan sebaliknya. Pertanyaan ini disampaikan kepada saya oleh karena beberapa hari sebelumnya terdapat beberapa tagihan yang diajukan SKPD khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang saat itu sementara diverifikasi oleh tim verifikasi pada bidang anggaran.

Yang ditanyakan kepada saya mengenai penerapan perjalanan dinas luar daerah atas beberapa modus antara lain: (1) terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan modus berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta, dan kembalinya dari Jakarta singgah (menginap) selama dua hari di Makasar seterusnya kembali ke Gorontalo; (2) terdapat perjalanan dinas luar daerah yang diakukan oleh PNS dengan modus berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta, dan kembalinya dari Jakarta transit di Makasar menuju Jayapura, selama tiga hari menginap di Jayapura, kembali ke Gorontalo transit di Makasar; (3) terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh PNS dengan modus berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta singgah di Yogyakarta selama dua hari kemudian melanjutkan ke Jakarta, dan kembalinya dari Jakarta ke Gorontalo; (4) terdapat perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh PNS dengan modus berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta, dan kembalinya dari Jakarta singgah selama tujuh hari di Surabaya seterusnya kembali ke Gorontalo.

Terkait dengan pertanyaan ini, saya memberi penjelasan kepadanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, periksa surat tugasnya apakah ada perintah untuk singgah (menginap) di Makasar, di Jayapura, di Yogyakarta dan di Surabaya, jika tidak terdapat dalam surat tugas maka yang bersangkutan atau PNS tersebut yang singgah (menginap) di Jakarta, di Jayapura, di Makasar, dan di Surabaya kembalikan berkasnya dan jangan dibayar, dan yang kita bayar hanya sesuai dengan tempat berangkat (tempat kedudukan) dan tempat tujuan, serta sebaliknya, sesuai surat tugas.

Kedua, alasan untuk tidak melakukan pembayaran berikutnya, adalah sesuai Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012, pada lampiran I diterangkan bahwa “Tiket yang dibiayai dengan APBD adalah tiket dari tempat berangkat/tempat kedudukan (Gorontalo) ke tempat tujuan, dan sebaliknya tanpa singgah (menginap) di antara dari dan tempat tujuan/kembali”.

Ketiga, kemudian saya tanyakan kepada Kepala Seksi Anggaran dan Verifikasi, kenapa PNS yang bersangkutan harus singgah (menginap) di Jayapura, di Yogyakarta, dan di Makasar dan di Surabaya. Dia menjawab bahwa berdasarkan keterangan dari pihak bendahara pengeluaran, alasan yang disampaikan adalah ke Jayapura untuk mengunjungi keluarga. Ke Yogyakarta juga mengunjungi keluarga. Ke Surabaya singgah (menginap) untuk berobat. Dan singgah (menginap) di Makasar untuk melaksanakan tugas lainnya yang tidak terdapat dalam surat tugas.

Keempat, jika modus seperti ini tidak diatur dalam Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati maka modus seperti ini dapat dilakukan oleh PNS dalam setiap perjalanan dinas luar daerah, maka bisa saja seorang PNS yang ditugaskan ke Jakarta untuk suatu kegiatan bisa sebelum ke Jakarta atau setelah kembali dari Jakarta bisa mengelilingi nusantara (Indonesia) misalnya dari Jakarta bisa melalui Batam-Medan-Padang-Palembang-Bandung-Semarang-Surabaya-Bali-Balikpapan-Manado-Jayapura dengan alasan untuk berobat atau mengujungi keluarga atau berwisata, kemudian minta dibayar melalui APBD.

Kelima, bagaimana perlakuan jika dalam penerbangan kembali menuju Gorontalo pada saat transit di Makasar terjadi delay satu hari?. Perlakuannya adalah dapat diterima dengan catatan delay penerbangan tersebut dilaporkan dalam laporan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa tidak terdapat penerbangan pesawat yang sama ke Gorontalo pada hari itu.

Di akhir pembicaraan kami, saya memutuskan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan terhadap modus seperti ini maka berkas tagihannya dikembalikan dan diperbaiki kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap jo Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 517/25/XII/2011 tentang Standar Harga Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012.

Selesai

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 101 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: