Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

tanggungjawab

Dalam catatan saya sebelumnya “Pelaporan dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial (1)“, telah dibahas mengenai bagaimana penerima hibah menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan hibah yang sudah diterima dan digunakannya. Demikian pula bagaimana pemerintah daerah selaku pemberi hibah mencatat realisasi, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pemberian hibah ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ini yang akan dibahas adalah mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial.

Bantuan Sosial.

Berdasarkan pasal 34 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka (1) penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait; (2) penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Selanjutnya dalam pasal 35 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa (1) bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan; (2) bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Demikian dalam pasal 35A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 disebutkan (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya; (2) rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Kemudian sesuai pasal 36 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka (1) pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah; b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; (2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya dalam pasal 37 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa (1) penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya; (2) pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; (3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan; (4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. Dipahami bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial oleh penerima hanya disampaikan sekali kepada kepala daerah yakni paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang meliputi laporan penggunaan bantuan sosial, dan surat pernyataan tanggung jawab, jika perlu beserta salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan berupa barang. Yang paling penting adalah bahwa dalam tanggung jawab hukum atas penggunaan bantuan sosial baik secara formal dan material adalah ada pada penerima bantuan sosial.

Kemudian berdasarkan pasal 38 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka, (1) realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan; (2) bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Dan sesuai pasal 39 Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 maka, (1) realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selesai