PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (BAGIAN 3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

sapu-lidi

Di akhir catatan saya “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah (Bagian 2)” telah dibahas mengenai tata cara penghapusan kerugian negara/daerah atau piutang negara/daerah, dan berikut ini lanjutannya.

Sebelumnya akan disajikan pengaturan dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, “(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh: a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (5) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Berdasakan ketentuan pasal 37 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2003, “Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”, maka sebagai tindak lanjutnya dan sebagai pelaksanaannya pada tanggal 21 Maret 2005 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara 4488). Demikian pula ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2003, secara konkordan diatur pula di dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

Berkenaan dengan pengaturan tata cara penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, dan pasal 13 dapat dipahami akan hal-hal sebagai berikut:

(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah pusat/daerah, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam UU;

(2) Piutang negara/daerah yang dihapus secara bersyarat dengan menghapuskan piutang negara/daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara/daerah;

(3) Piutang negara/daerah yang dihapus secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan piutang negara/daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah;

(4) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara/daerah diurus secara optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara; (5) Pengurusan piutang negara/daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan PSBDT ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun: (a) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan (b) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan;

(6)  Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh: (a) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan (b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (7) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai piutang dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; (8) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati; (9) Penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: (a) dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau (b) dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT;

(10) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh: (a) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan (b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); (11) Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai piutang dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; (12) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati; (13) Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: (a) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan (b) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

(Selesai)

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (BAGIAN 2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

 

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Penghapus Whiteboard

Pada catatan sebelumnya “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah (Bagian 1)” telah dibahas mengenai penghapusan terhadap tanggung jawab bendahara, dan berikut ini akan dibahas penghapusan terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara.

2. Penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara.

Penghapusan terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara diatur di dalam Bab IV Penghapusan Pasal 44 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. “(1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP; (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP; (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan pasal 44 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa: (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)/SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara)/SKP (Surat Keputusan Pembebanan) yang telah dibahas dalam catatan-catatan sebelumnya; (2) Informasi kerugian negera/daerah belum menjadi suatu kerugian negara/daerah, dan kerugian negara/daerah diakui nanti setelah diterbitkannya SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)/SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara)/SKP (Surat Keputusan Pembebanan) bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang didasarkan pada hasil putusan MP-TGR. Dengan pemahaman lainnya, pencatatan kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah dilakukan oleh MP-TGR setelah terbitnya keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009. “Pasal 19, MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada kepala daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan”. Pasal 20 (1) “Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah”. Dan pasal 21 ayat (2) “Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah”.

Berbeda dengan penghapusan terhadap tanggung jawab bendahara, dicatatnya kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah sejak kerugian negara/daerah baru dalam bentuk informasi tentang kerugian negara/daerah dari hasil (a) pemeriksaan BPK; (b) pengawasan aparat pengawasan fungsional; (c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; (d) perhitungan ex officio (vide pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara), dengan pemahaman lainnya, kerugian negara/daerah dicatat dalam daftar kerugian negara/daerah oleh TPKN/D setelah TPKN/D menerima penugasan dari kepala daerah berdasarkan temuan/rekomendasi dari informasi hasil pemeriksaan;

(3) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian negara/daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP. Dipahami bahwa penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara dihapus dari daftar kerugian negara/daerah atau piutang TGR setelah pegawai negeri bukan bendahara melunasi seluruh jumlah kerugian negara/darah sesuai jumlah dalam SKTJM/SKP2KS/SKP;

(4) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan dan proses penghapusan piutang TGR dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah dilaksanakan dengan tata cara penghapusan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

3. Tata Cara Penghapusan Kerugian Negara/Daerah atau Piutang Negara/Daerah.

Sebelumnya telah dibahas mengenai penghapusan kerugian negara/darah berdasarkan pasal 35 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR berdasarkan pasal 44 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009, dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui tata cara penghapusan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

Pembahasan mengenai tata cara penghapusan kerugian negara/daerah atau piutang daerah kita awali dengan penyajian pengertian piutang negara/daerah. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tidak mengatur tentang pengertian piutang negara/daerah. Pengertian piutang daerah diatur di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 26 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 serta pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Rumusan pengertian Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”.

(bersambung)

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (BAGIAN 1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

board-eraser

Dalam rangka penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara maupun terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penghapusan terhadap tanggung jawab bendahara diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, sedangkan penghapusan terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Sebelumnya akan dibahas mengenai pengertian tentang penghapusan. Jika ditelusuri dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, maka tidak akan ditemukan pengertian mengenai penghapusan. Memang Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tidak mengatur tentang pengertian maupun batasan mengenai penghapusan baik di dalam pasal 1 yang biasanya mengatur tentang pengertian maupun di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penghapusan. Pengertian penghapusan hanya diatur di dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009, “Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali’.

Selanjutnya akan dibahas mengenai penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 maupun penghapusan terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009.

1.      Penghapusan  kerugian negara/daerahterhadap tanggung jawab bendahara

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mengatur penghapusan kerugian negara/daerah atas tanggung jawab bendahara apabila bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah dengan mekanisme BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. “Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara”.

Dipahami bahwa penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan setelah bendahara membayar/mengganti kerugian negara/daerah baik melalui mekanisme SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); SKPS (Surat Keputusan Pembebanan Sementara); maupun SKP (Surat Keputusan Pembebanan) yang telah dibahas dalam catatan-catatan sebelumnya.

Selain itu, penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara dengan mekanisme menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah dilakukan: (a) apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara setelah menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari TPKN/D melalui Kepala Daerah (vide pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007); (b) apabila bendahara mengajukan keberatan atas SK PBW atau surat keputusan penetapan batas waktu yang dikeluarkan oleh BPK dan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan bendahara maka keberatan dari bendahara diterima, sehingga kerugian negara/daerah dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah (vide pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007).

Pertanyaannya adalah; “mengapa harus dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah?” Hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara”. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) ini maka seluruh informasi tentang kerugian negara/daerah dari hasil (a) pemeriksaan BPK; (b) pengawasan aparat pengawasan fungsional; (c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; (d) perhitungan ex officio (vide pasal 3 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007) dicatat dalam daftar kerugian negara/daerah oleh TPKN/D setelah TPKN/D menerima penugasan dari kepala daerah berdasarkan temuan/rekomendasi dari informasi hasil pemeriksaan.

Dari ketentuan dan proses penghapusan dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah selanjutnya ditindaklanjuti dengan tata cara penghapusan sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara jo PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006, yang akan dibahas dalam akhir catatan ini “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah”.  Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pembahasan selanjutnya adalah “penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara” yang akan dibahas pada catatan “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah (Bagian 2)”.

(bersambung)

 

KADALUWARSA TP & TGR

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

expired

Sebelum membahas tentang jangka waktu kadaluwarsa terhadap kewajiban bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara, maka terlebih dahulu akan dibahas pengertian kadaluwarsa. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, tidak mengatur tentang pengertian maupun batasan mengenai kadaluwarsa baik di dalam pasal 1 yang biasanya mengatur tentang pengertian maupun di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang  kadaluwarsa. Pengertian kadaluwarsa hanya diatur di dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, “Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian negara/daerah”.

1.  Kadaluwarsa Terhadap Bendahara

Kadaluwarsa terhadap bendahara diatur di dalam Pasal 37 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “(1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.”

Kadaluwarsa terhadap kewajiban bendahara selain diatur di dalam Pasal 37 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, juga diatur di dalam lampiran VIII Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur tentang Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI tentang Pencatatan Kerugian Negara khususnya pada diktum ketiga “Apabila dalam jangka waktu 30 tahun BPK tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut”. Frasa jangka waktu waktu 30 tahun BPK tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas suatu kasus maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara semestinya tidak ditempatkan pada format lampiran namun seharusnya ditempatkan pada batang tubuh atau pasal-pasal di dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, sehingga lebih memberi kepastian hukum dan memberi kedudukan lebih penting terhadap frasa ini.

Dari uraian mengenai kadaluwarsa terhadap kewajiban bendahara sebagaimana diiatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dipahami bahwa: (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; (2) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara/daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; (3) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara; (4) Apabila dalam jangka waktu 30 tahun BPK tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara.

2.  Kadaluwarsa Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Kadaluwarsa terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pasal 41 (1) “Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/daerah”; (2) “Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi”. Pasal 42, “Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah”; Dan Pasal 43, “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun”.

Dari uraian mengenai kadaluwarsa terhadap kewajiban pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana diiatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009, dipahami bahwa: (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/darah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi; (3) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai negeri bukan bendahara yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah; (4) Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Selain itu, kadaluwarsa terhadap kewajiban bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara mengganti kerugian negara/daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara diatur dalam Pasal 65 dan  Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Pasal 65, “Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan”. Pasal 66 ayat (2), ”Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah”.

Kesimpulan akhir bahwa kadaluwarsa terhadap bendahara yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 maupun kadaluwarsa terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 pada prinsipnya sama karena berpedoman pada pasal 65 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, sesuai dengan pandangan Stufenbau Theory (peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis) atau asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(Selesai)

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA (BAGIAN 12)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

lawku

Pada akhir catatan saya mengenai “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 11)”, telah dibahas mengenai pengertian Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Perhitungan Ex Officio, dan berikut ini lanjutannya.

Sebelumnya akan saya jelaskan pengertian perhitungan ex officio berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang diartikan sebagai suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

Pengertian perhitungan ex officio yang saya sajikan ini berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, memang tidak mempunyai relevansi langsung dengan pengaturannya dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara namun setidaknya merupakan referensi kita untuk mengenal atau mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan perhitungan ex officio.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, tidak memberi pengertian tentang perhitungan ex officio dan hanya memberi pengaturan tentang penyelesaian kerugian negara/daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio. Pengaturan tentang perhitungan ex officio di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dapat ditemukan dalam Bab IX dan pasal 34 sebagai berikut: “(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio. (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara”.

Dari pengertian ex officio sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan hal-hal yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, maka saya memahami akan hal-hal sebagai berikut: (1) perhitungan ex officio dilakukan oleh pejabat/pegawai secara ex officio yang ditunjuk oleh kepala SKPD dengan surat tugas; (2) perhitungan ex officio dilakukan jika bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan; (2) perhitungan ex officio hampir sama dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah dengan surat keputusan pencatatan, bedanya adalah jika perhitungan ex officio dilakukan terhadap bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan sebelum dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah dengan kerugian negara/daerah baru diketahui, sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/derah dengan surat keputusan pencatatan dilakukan terhadap bendahara telah dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah (putusan MP-TGR; keputusan kepala daerah; SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak), SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara), SKP (Surat Keputusan Pembebanan) dan kemudian bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, serta bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; (3) perhitungan ex officio hanyalah merupakan sumber infomasi bahwa telah terjadinya kerugian negara/daerah dan bukan merupakan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah, sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah tetap dilakukan melalui proses pembuktian oleh MP-TGR dan keputusan oleh kepala daerah dan tata cara penyelesaian mulai SKTJM, SKP2KS, dan SKP; (4) sumber informasi perhitungan ex officio dengan tata cara penyelesaian kerugan negara/daerah mulai dari SKTJM, SKP2KS, dan SKP hanya berlaku terhadap bendahara dan tidak berlaku untuk pegawai negeri bukan bendahara.

Selain penyelesaian kerugian negara/daerah dapat diselesaikan oleh ahli waris/yang memperoleh hak/pengampu, maka kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dilakukan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, “Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris”.

Catatan “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 12)” merupakan catatan terakhir mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara. Dan selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kadaluwarsa mengganti kerugian negara/daerah dan kadaluwarsa penuntutan ganti rugi baik terhadap bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara. Sedangkan untuk tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara akan dibahas pada catatan lainnya.

(Selesai)

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA (BAGIAN 11)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.


2legalimage1Sebelumnya telah dibahas mengenai
tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dengan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); SKPS (Surat Keputusan Pembebanan Sementara); SK PBW (Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu); dan SKP (Surat Keputusan Pembebanan), dan berikut ini akan dibahas penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara dengan pencatatan (Surat Keputusan Pencatatan) dan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan perhitungan Idan pihak lain.

5.   Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Pencatatan.

Tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah selanjutnya adalah penyelesaian kerugian negara/daerah dengan pencatatan yang dilakukan dengan penetapan surat keputusan pencatatan oleh BPK. Surat keputusan pencatatan dikeluarkan oleh BPK apabila bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, dan bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Surat keputusan pencatatan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara diartikan sebagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

Penerbitan surat keputusan pencatatan oleh BPK dilakukan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Penerbitan surat keputusan pencatatan dilakukan dengan alasan dan pertimbangan bahwa proses penuntutan kasus kerugian negara/daerah terhadap bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan oleh karena bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, dan bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, “(1) Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila: a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran VIII”.

Surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan bentuk dan isi pada Lampiran VIII Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007. Sesuai bentuk dan isi surat keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, maka keputusan BPK tentang pencatatan kerugian negara ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada BPK dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Dengan isi diktum keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu pertama, menyatakan mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab bendahara/mantan bendahara dengan besaran nilai kerugian; kedua, BPK dapat melakukan penuntutan apabila di kemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut diketahui; ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 tahun BPK tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

Terdapat beberapa catatan penting yang saya pahami dari penafsiran pasal 40 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, (1) bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga. Dipahami bahwa klausul ini adalah klausul akumulatif oleh karena menggunakan frasa “dan”, dan bukan klausul alternatif “atau”. Olehnya bendahara selain melarikan diri/tidak diketahui keberadaanya dan juga tidak ada keluarganya; (2) bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Juga dipahami bahwa klausul ini adalah klausul akumulatif oleh karena menggunakan frasa “dan”, dan bukan klausul alternatif “atau”. Olehnya selain bendahara meninggal dunia, dan juga ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya; (3) bagaimana jika bendahara tidak melarikan diri dan belum meninggal dunia tapi bendahara tersebut dalam hilang ingatan atau gila; (4) keluarga atau ahli waris diketahui namun harta kekayaannya bukan yang diperoleh atau berasal dari bendahara yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan pasal 34 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, “nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara”.

6.   Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan Perhitungan Ex Officio dan Pihak Lain.

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas mengenai kerugian negara/daerah yang diketahui/diungkap dari sumber/informasi yang salah satunya adalah perhitungan ex offfcio (vide pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari: a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; b. pengawasan aparat pengawasan fungsional; c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; dan d. perhitungan ex officio).

Sebelumnya akan saya jelaskan pengertian perhitungan ex officio berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang diartikan sebagai suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

(bersambung)

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA (BAGIAN 10)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

law23Pada akhir catatan saya mengenai “penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara (bagian 9)”, telah dibahas alasan-alasan dikeluarkannya SKP (Surat Keputusan Pembebanan) sampai dengan penyerahan SKP (Surat Keputusan Pembebanan) kepada bendahara, dan berikut ini lanjutannya.

Dengan keluarnya SKP (Surat Keputusan Pembebanan) yang ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada BPK dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharan, maka berdasarkan SKP (Surat Keputusan Pembebanan) dari BPK tersebut bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP (Surat Keputusan Pembebanan). Selanjutnya jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah bendahara menerima SKP (Surat Keputusan Pembebanan) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Yang dimaksud dengan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara adalah berkenaan dengan harta kekayaan yang menjadi jaminan bendahara pada saat jaminan berupa barang dan/atau kekayaan lain yang diserahkan bendahara pada saat bendahara membuat dan menandatangani SKTJM yang disertai dengan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara (vide pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, “Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN/D, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara; (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali; (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan”).

Selain itu, yang dimaksud dengan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara adalah berkenaan dengan harta kekayaan bendahara dengan keluarnya SKPS (Surat Keputusan Pembebanan Sementara) (vide pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara,

Selanjutnya, apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan bendahara sampai lunasnya kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Dan jika bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara/daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara. Yang dimaksud dengan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh satuan kerja dan disahkan oleh KPPN setempat.

Beberapa catatan penting di dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dengan keluarnya SKP (Surat Keputusan Pembebanan) yaitu: (1) SKP (Surat Keputusan Pembebanan) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi; (2) SKP (Surat Keputusan Pembebanan) memiliki hak mendahului; (3) dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan; (4) selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas; (5) dan terakhir adalah kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan SKP (Surat Keputusan Pembebanan) dilampiri dengan bukti setor serta bukti-bukti pendukung lainnnya.

Pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dengan SKP (Surat Keputusan Pembebanan) di atas didasarkan pada ketentuan pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 36 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

(bersambung)

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 92 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: