MEMBACA APBD DAN LKPD: BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

belanja bantuan sosial

Salah satu dari sekian banyak yang harus dibaca di dalam struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah membaca anggaran belanja bantuan sosial dan bantuan sosial. Untuk mengawali pembahasan ini (Membaca APBD: Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial) ada baiknya saya sajikan pengertian dari belanja bantuan sosial dan bantuan sosial. Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat yang  sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Sedangkan untuk pengertian belanja bantuan sosial dapat dibaca di dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, BAB III Ketentuan Bantuan Sosial, 3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial danRisiko Sosial, “Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya  risiko sosial”.

Kebanyakan orang dalam membaca APBD tidak dapat membedakan antara belanja bantuan sosial dan bantuan sosial, padahal dari pengertian di atas saja maka diantara belanja bantuan sosial dan bantuan sosial terdapat perbedaan yang mendasar. Memang, bagaimana cara membaca APBD sangat berbeda dengan membaca frasa-frasa lainnya. Secara sederhana, saya dapat membedakan antara bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial, sebagai berikut: bantuan sosial dapat saya artikan suatu proses untuk bagaimana beroleh dan memberikan bantuan sosial sampai dengan mempertanggungjawabkannya, sedangkan belanja bantuan sosial dapat saya artikan suatu proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa semua bantuan sosial harus dianggarkan dalam APBD, termasuk penatausahaan dan pelaporan kedalam belanja bantuan sosial, akan tetapi tidak semua belanja bantuan sosial merupakan  bantuan sosial.

Lebih lanjut, untuk memperoleh dan memberikan serta mempertanggungjawabkan bantuan sosial kita lebih tunduk pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Konsekuensi untuk memperoleh dan memberikan bantuan sosial harus memenuhi berbagai persyaratan/kriteria dan tata cara/mekanisme yang sudah diatur, seperti harus dipersyaratkannya permohonan dari pemohon dan kriteria lainnya (bantuan sosial yang direncanakan), rekomendasi SKPD sampai dengan penganggarannya ke dalam APBD. Jika kita membaca APBD, khusus kelompok belanja tidak langsung terdapat jenis belanja bantuan sosial. Di dalam jenis belanja bantuan social tersebut terdapat nilai anggaran di dalam APBD, namun di dalam proses penganggarannya tidak melalui proses bantuan sosial sebagaimana dimaksud di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Inilah yang saya maksudkan terdapat belanja bantuan sosial akan tetapi hal ini bukan merupakan bantuan sosial. Contoh suatu Pemerintah Daerah tidak pernah menerima, memproses dan memberikan bantuan sosial namun di dalam belanja bantuan sosial terdapat anggaran untuk belanja bantuan sosial.

Hal seperti ini berkaitan dengan pasal 42 ayat (5) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, “Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini”.Ketentuan ini berkenaan dengan dana pendamping atau pendanaan urusan berama atas PNPM, Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta lain-lain program pemerintah/pemerintah daerah. Penganggaran program seperti ini berpedoman terakhir sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 pada angka 14, “Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan”. Ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 168/PMK.07/2009 sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), “kelompok program penanggulangan kemiskinan dirinci dalam bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah belanja bantuan sosial”.

Sehingga jika kita membaca APBD belanja bantuan sosial dan terdapat nilai dalam belanja bantuan sosial, dan daerah yang tidak menganggarkan bantuan sosial itu hanyalah dana pendamping program PNPM atau program lainnya dari pemerintah/pemerintah daerah. Demikian pula halnya, apabila kita membaca LKPD: belanja bantuan sosial, dan jika suatu daerah tidak menganggarkan bantuan sosial namun di dalam LKPD disajikan nilai belanja bantuan sosial itupun merupakan dana pendamping dari PNPM atau program lainnya dari pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau bagian dari realisasi bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang ada pada SKPD yang sebelumnya dianggarkan pada belanja langsung pada belanja barang/jasa yang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan ke belanja bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, “Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diuangkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah”.

(Selesai)

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

PencatatanCatatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari “Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial”, yang sebelumnya telah saya beri catatan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, dan berikut ini adalah pelaksanaan dan penatausahaan tentang bantuan sosial.

Bantuan Sosial.

Setelah melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran bantuan sosial dalam KUA/PPAS, RKA-PPKD, RAPBD sampai pengesahan menjadi APBD setelah melalui evaluasi Gubernur, maka untuk pelaksanaan dan penatausahaan anggaran bantuan sosial telah diatur dalam pasal 31 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD; (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. Dipahami bahwa pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dicantumkan pada DPA-PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada DPA-SKPD. Contoh jika bantuan sosial berupa hand tractor maka pelaksanaannya pada Dinas Pertanian.

Selanjutnya berdasarkan pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, dijelaskan (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A; (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait; (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS); (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU); (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Kemudian catatan berikutnya berkenaan dengan pasal 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yakni pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan pasal 33 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yakni pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dipahami bahwa maksud pasal 15 dan pasal 33 ini adalah jika pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa yang akan diserahkan/disalurkan oleh SKPD kepada penerima hibah dan penerima bantuan sosial maka proses pengadaan oleh SKPD tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 15 dan pasal 33 ini, tidak dalam arti bahwa hibah dan bantuan sosial berupa uang kepada individu/masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk pembelian barang atau pengadaan jasa oleh penerima tidak didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Selesai

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

data_entry

Pada catatan saya sebelumnya “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial” sudah terbahaskan bagaimana pemohon penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan permohonan usulannya/proposal; ke mana usulan disampaikan; siapa yang mengevaluasi dan memberi rekomendasi; siapa yang memberi pertimbangan; sampai dengan kapan dan bagaimana pencantuman anggarannnya. Dalam catatan kali ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan anggaran hibah dan bantuan sosial mulai dari penyediaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Keputusan Kepala Daerah, penyaluran/penyerahan sampai dengan pencairan.

Hibah.

Setelah melalui proses penganggaran mulai dari pencantuman anggaran hibah dalam KUA/PPAS, RKA-PPKD, RAPBD sampai pengesahannya menjadi APBD melalui evaluasi Gubernur, maka untuk pelaksanaan dan penatausahaan anggaran hibah telah diatur dalam pasal 12 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut: (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD; (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Sebelum dilakukan penyerahan/penyaluran dan pencairan dana hibah kepada penerima hibah, maka lebih awal Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (2) Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Yang perlu menjadi perhatian adalah untuk besaran uang atau jenis barang atau jasa dan penerima harus sesuai dengan daftar penerima dan besaran uang yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Setelah keputusan kepala daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah. Untuk penandatangan NPHD ini kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh kepala daerah yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Untuk pembuatan NPHD, maka alangkah baiknya setiap penerima hibah dibuatkan satu NPHD. Hal ini sesuai dengan pasal 13 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah; (2) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah; (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Kemudian sesuai Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, dengan proses sebagai berikut setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hbah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan penerima hibah maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD. Dan berdasarkan pasal 14 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Catatan ini “Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial” bersambung ke bagian kedua.

Selesai

PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (4)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Charity-inside1

Catatan saya kali ini merupakan bagian keempat atau terakhir dari “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial”, yang sebelumnya telah saya beri catatan mengenai ketentuan-ketentuan seputar penganggaran bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, yang lanjutannya sebagai berikut.

Setelah permohonan/usulan/proposal tertulis dari pemohon baik dari anggota (individu, keluarga, dan/atau masyarakat) ataupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) yang ditujukan kepada kepala daerah, maka selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi dan/atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk dilakukan evaluasi. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait tentunya membentuk tim evaluasi. Hasil evaluasi tim tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke TAPD. Bisa dan tidaknya usulan dari pemohon sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim melalui rekomendasinya. Tim evaluasi tentunya akan mengevaluasi syarat pemberian bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait.

Kedua, rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian bantuan sosial, dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan TAPD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS baik anggaran bantuan sosial berupa uang, atau barang. Olehnya penganggaran bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nanti diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD.

Ketiga, setelah anggaran bantuan sosial dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Selanjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam RAPBD.

Keempat, selanjutnya dipahami bahwa bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD), seterusnya obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Kelima, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Demikian proses penganggaran bantuan sosial, mulai dari penyampaian permohonan usulan pemohon, evaluasi dan rekomendasi SKPD terkait, pertimbangan TAPD, pencantuman dalam KUA dan PPAS serta pencantuman dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD, sampai dengan penganggaran ke dalam kelompok belanja dan pencantuman dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Selanjutnya untuk catatan berikutnya akan dibahas mengenai “Pelaksanaan dan Penatausahan Hibah dan Bantuan Sosial”.

Selesai

PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (3)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok
YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

Gift

Pada catatan saya sebelumnya “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial (1)” dan “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial (2)” telah terbahaskan mengenai proses penganggaran hibah, mulai dari penyampaian permohonan usulan pemohon, evaluasi dan rekomendasi SKPD terkait, pertimbangan TAPD, pencantuman dalam KUA dan PPAS serta pencantuman dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD, sampai dengan penganggaran ke dalam kelompok belanja dan pencantuman dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Berikut ini akan dibahas mengenai penganggaran bantuan sosial.

Bantuan Sosial.

Berdasarkan pasal 27 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah; (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis; (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya sesuai pasal 28 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS; (2) Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Kemudian untuk pencantuman anggaran, maka sesuai pasal 29 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD; (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD; (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pula berdasarkan pasal 30 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 maka (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD; (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan; (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Dan terakhir untuk pencantumannya maka berdasarkan pasal 30A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dari penjelasan pasal-pasal yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami atas beberapa hal sebagai berikut: pertama, permohonan/usulan/proposal dari pemohon baik dari anggota masyarakat (individu, keluarga, dan/atau masyarakat) ataupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) harus dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada kepala daerah, dan selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi dan/atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk melakukan evaluasi usulan tersebut misalnya jika usulan berasal dari individu/keluarga/masyarakat atau lembaga non departemen bidang pendidikan maka tentunya SKPD terkait dimaksud adalah SKPD yang mengurus urusan pendidikan (dinas pendidikan); dan jika mengenai pengangguran tentunya SKPD yang mengurus urusan tenaga kerja (dinas tenaga kerja), dan sebagainya.

Catatan ini “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial (3)” bersambung ke bagian ke empat.

Selesai

PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (2)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

pengemis11

Catatan saya kali ini merupakan bagian kedua dari “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial”, yang sebelumnya telah saya beri catatan mengenai ketentuan-ketentuan seputar penganggaran hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, yang lanjutannya sebagai berikut.

Pertama, permohonan/usulan/proposal dari pemohon baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan harus dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada kepala daerah, dan selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi dan/atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk melakukan evaluasi usulan tersebut misalnya jika usulan berasal dari masyarakat atau kelompok orang yang memiliki kegiatan keolahragaan maka tentunya SKPD terkait dimaksud adalah SKPD yang mengurus urusan olahraga (Dispora); dan jika kesehatan tentunya SKPD yang mengurus urusan kesehatan (Dinas Kesehatan), dan sebagainya.

Untuk mengevaluasi usulan tersebut SKPD terkait tentunya membentuk tim evaluasi. Hasil evaluasi tim tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke TAPD. Bisa dan tidaknya usulan dari pemohon sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim melalui rekomendasinya. Tim evaluasi, tentunya akan mengevaluasi syarat pemberian hibah serta syarat dan kriteria penerima hibah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait.

Kedua, rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan degan keabsahan syarat pemberian hibah, dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan TAPD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS baik anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. Olehnya penganggaran hibah sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran hibah tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran hibah nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran hibah nanti diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.

Ketiga, setelah anggaran hibah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas PPKAD) dan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Selanjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam RAPBD.

Keempat, selanjutnya dipahami bahwa hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD (Dinas PPKAD), seterusnya obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi: a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan e. organisasi kemasyarakatan.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Kelima, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah harus dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Demikian proses penganggaran hibah, mulai dari penyampaian permohonan usulan pemohon, evaluasi dan rekomendasi SKPD terkait, pertimbangan TAPD, pencantuman dalam KUA dan PPAS serta pencantuman dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD, sampai dengan penganggaran ke dalam kelompok belanja dan pencantuman dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Untuk penganggaran bantuan sosial akan dirilis pada catatan berikutnya “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial (3)”.

Selesai

PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (1)

Tinggalkan komentar

Catatan Pojok

YUSRAN LAPANANDA, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

pengemis cilik

Pada catatan saya sebelumnya sudah terjelaskan dasar hukum pemberian hibah dan bantuan sosial; pembentukan peraturan kepala daerah (perkada) dan keputusan kepala daerah (kekada) tentang hibah dan bantuan sosial; syarat pemberian hibah dan bantuan sosial sampai dengan syarat dan kriteria penerima hibah dan bantuan sosial. Catatan saya kali ini akan dibahas mengenai bagaimana penerima hibah menyampaikan permohonan usulannya atau sering disebut proposal; ke mana usulan disampaikan; siapa yang mengevaluasi dan memberi rekomendasi; siapa memberi pertimbangan; sampai dengan kapan dan bagaimana pencantuman anggarannya.

Hibah.

Berdasarkan pasal 8 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan; (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya sesuai pasal 9 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS; (2) Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Kemudian berdasarkan pasal 10 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD; (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD; (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pula sesuai pasal 11 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 maka (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD; (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan e. Organisasi kemasyarakatan; (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Dan terakhir pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Dari penjelasan pasal-pasal yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami atas beberapa hal sebagai berikut: pertama, permohonan/usulan/proposal dari pemohon baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan harus dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada kepala daerah, dan selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi dan/atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk melakukan evaluasi usulan tersebut misalnya jika usulan berasal dari masyarakat atau kelompok orang yang memiliki kegiatan keolahragaan maka tentunya SKPD terkait dimaksud adalah SKPD yang mengurus urusan olahraga (dispora); dan jika kesehatan tentunya SKPD yang mengurus urusan kesehatan (dinas kesehatan), dan sebagainya.

Catatan ini “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial” bersambung ke bagian kedua.

Selesai

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 101 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: