Pemkab Gorontalo Mulai Hari ini Bayar Gaji Bulan Ke-13

Tinggalkan komentar

gaji 13 pemkab gorontalo

PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak perlu menunggu lama dalam penantian pembayaran gaji bulan ke-13. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai hari ini, Senin 07/7  sudah mulai melakukan pencairan gaji 13 bagi PNS tersebut. Pencairan gaji 13 itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Peraturan Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 03 Juli 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal 04 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin.

Ini diakui oleh Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib saat ditemui diruang kerjanya, “setelah kami menerima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014, kami menginstruksikan melalui DPPKAD untuk segera merealisasikan pembayaran Gaji bulan ke-13 secepatnya oleh karena anggarannya sudah tersedia di dalam APBD induk 2014,” tegas Bupati David.

“Pemkab Gorontalo telah menganggarkan dana sekitar Rp. 24.348.079.264 untuk pembayaran gaji ke-13 bagi 6.345 PNS daerah se-Kabupaten Gorontalo yang anggarannya telah tersedia dalam pos anggaran belanja tidak langsung pada APBD induk tahun 2014,” jelas Yusran.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada dasarnya DPPKAD telah siap membayarkan gaji 13 tersebut dan tak ingin berlama-lama. Namun hanya karena menunggu Peraturan Pemerintah ataupun Juknis, baru sekarang terbayarkan. Karena PP telah dikeluarkan maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran. “Dalam proses pembayaran  gaji 13 tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan  apapun”, tegas Yusran.

Pemkab: Hari ini, Mulai Proses Pembayaran Selisih Kenaikan Gaji 2014

Tinggalkan komentar

kenaikan gaji 2

DPPKAD – Kabar tentang kenaikan gaji PNS tahun 2014 sebesar lebih kurang 6% mengikuti standar gaji Pokok terjawab sudah. Setelah terbitnya PP No.34 tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal bersamaan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin. Hal tersebut dipertegas Kepala Dinas PPKAD Yusran lapananda, SH, MH. “Saat ini kami, Dinas PPKAD sudah menerima dan memegang PP tersebut sebagai acuan utuk pembayaran kenaikan gaji tahun 2014 dan dalam beberapa hari ke depan mereka akan segera mengUpdate data gaji PNS se Kab. Gorontalo mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah tersebut” jelas Yusran.

Untuk Pembayaran kenaikan gaji PNS di lingkungan Kab. Gorontalo mulai dibayarkan pada bulan Juli 2014 serta untuk pembayaran selisihnya Pemkab siap membayarkan pada bulan ini juga karena mengacu pada PP tersebut.

“Mulai hari ini kami siap melayani Rapel tersebut, dimulai dari proses penagihan SPP/SPM dan seluruh tahapan yang berkenaan dengan proses pembayaran rapel kenaikan gaji.” Tambah Yusran.

Sementara itu Kepala Bidang Anggaran Verifikasi dan Pembiayaan Dinas PPKAD Mathias Tangulu ketika di temui di ruang kerja membenarkan hal tersebut, Beliau juga menambahkan bahwa Pemda siap menganggarkan Rp. 8.762.584.360 untuk Rapel Kenaikan gaji bagi 6.356 PNSD se-Kabupaten Gorontalo.

Beberapa PNS Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah mendengar kabar ini ketika ditemui merasa gembira. Salah seorang PNS, mengatakan pembayaran kenaikan gaji ini memang sangat dinantikan oleh semua kalangan PNS mengingat berbagai kebutuhan pokok akhir-akhir ini cenderung naik. “Alhamdulillah akan segera dibayarkan, saya kira ini kabar yang menggembirakan bagi kami serta menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kepastian pembayaran gaji ini,” kata Draiful.

Usai Raih WTP Kabupaten Gorontalo jadi Tempat Studi Banding

Tinggalkan komentar

Tribun Manado – Minggu, 29 Januari 2012 13:43 WITA

Laporan Wartawan Tribun Manado Fransiska Noel

TRIBUNMANADO.CO.ID, GORONTALO – Berhasil meraih prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah membuat dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) kabupaten Gorontalo tidak pernah sepi dikunjungi.

Setiap bulan, instansi yang ikut berperan membawa Kabupaten Gorontalo meraih opini WTP dari BPK RI ini selalu dijadikan tempat studi banding seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Kepada Tribun belum lama ini, Kadis PPKAD kabupaten Gorontalo Yusran Lapananda mengaku dalam sebulan instansi yang dipimpinnya menerima tidak kurang dari empat daerah yang berkunjung. “Ada dari dalam Provinsi Gorontalo maupun dari provinsi lain di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Yusran, kedatangan mereka untuk mempelajari proses penyusunan laporan keuangan, penilaian aset, penganggarannya, proses transaksinya, pencairan dananya. “Serta proses tindak lanjut terhadap indikasi adanya kerugian daerah dan negara,” jelasnya.

Untuk awal tahun 2012 ini Yusran mengakui sudah menerima kedatangan kabupaten Luwu Utara provinsi Sulbar. “Fokus studi banding mereka ialah pada cara dan proses majelis PTPGR bersidang untuk memulihkan kerugian negara,” ujarnya.

Menurut Yusran kedatangan perwakilan daerah-daeragh se-Indoensia ini berdasarkan rekomendasi dari BPK RI. “Mereka mendapat rekomendasi dari BPK RI untuk belajar di Kabupaten Gorontalo, dan tentu kami sangat berbangga dengan hal tersebut,” ungkap Yusran.

Selain kabupaten Luwu Utara, PPKAD Kabgor juga sudah menerima kedatangan tamu dari kabupaten Bolmong Utara provinsi Sulawesi Utara untuk ikut belajar rahasia meraih WTP. “Mereka juga tertarik untuk belajar tata cara pengelolaan keuangan secara keseluruhan termasuk fokus pada mekanisme penambahan penghasilan PNS,” jelasnya.

Untuk wilayah provinsi Gorontalo sendiri menurut Yusran pihaknya sudah menerima kedatangan Kabupaten Bone Bolango.

“Kabupaten Serang provinsi Bangka juga sudah mengajukan permohonan untuk berkunjung pada minggu kedua Februari ini,” ujarnya.

Dari sekian daerah yang pernah datang belajar, Yusran mengakui kabupaten Tulung Agung yang paling bagus pencapaian prestasinya.”Mereka datang akhir 2010 belajar semua hal dan Maret 2011 sudah raih WTP,” tutur Yusran tersenyum. (ika)

Sumber: Usai Raih WTP Kabupaten Gorontalo jadi Tempat Studi Banding

Pemkab Gorontalo Tercepat Rampungkan Laporan Keuangan

Tinggalkan komentar

Tribun Manado – Sabtu, 28 Januari 2012 21:55 WITA

Laporan Wartawan Tribun Gorontalo Fransiska Noel

TRIBUNMANADO.CO.ID, GORONTALO – Sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 koordinator Wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah merampungkan penyusunan Laporan Keuangan dan Dana Tugas Pembantuan pada hari Rabu (18/01/2012) Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011, dan telah diserahkan ke pihak Kantor wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan negara Provinsi Gorontalo.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda ketika di temui diruang kerjanya belum lama ini.

Bukan hanya tercepat dalam penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan, terinformasi Pemda kabupaten Gorontalo menjadi yang pertama dalam penyerahan Laporan Keuangan tersebut ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara Provinsi Gorontalo mengungguli Kabupaten kota lainnya di Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut menurut Yusran Penyusunan laporan Keuangan ini telah disusun dan mengacu pada PMK Nomor 171/PMK 05/27/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman penyusunan Keuangan kementrian negara/lembaga informasi.

“Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tersebut didasari aturan dan regulasi yang jelas yakni Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan”, Ungkap Yusran.

Laporan keuangan tersebut juga menurutnya disusun sangat sistematis. “Disertai pernyataan tanggung jawab oleh pimpinan UAPPA-W, ringkasan yang menggambarkan laporan Realisasi Belanja, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta berbagai lampiran pendukung lainnya,” jelas Yusran. (ika)

Sumber: Pemkab Gorontalo Tercepat Rampungkan Laporan Keuangan

Pemkab Gorontalo Terima DID 28 M dari Pusat

Tinggalkan komentar

Tribun Manado – Kamis, 26 Januari 2012 14:58 WITA

TRIBUNGORONTALO.COM – Sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam penilaian laporan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK RI, tinggal menghitung hari kedepan pemerintah kabupaten Gorontalo siap menerima dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar 28,6 milyar rupiah lebih.

Kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (PPKAD) Pemkab Gorontalo Yusran Lapananda SH., MH., kepada Tribun Kamis (26/1) mengatakan DID ini akan diterima langsung wakil bupati Gorontalo Tonny Yunus bersama dirinya tanggal 8 Februari mendatang di Jakarta.

“Tanggal 7 Februari nanti rencananya wakil bupati bersama saya akan berangkat ke Jakarta untuk menerima DID ini keesokan harinya tanggal 8 Februari,” ujar Yusran.

Total nilai DID yang akan diterima Pemkab Gorontalo sebagai penghargaan atas berhasil tercapainya WTP ialah Rp. 28.654.277.000.

Menurut Yusran, untuk tahun 2012 ini tercatat ada 66 daerah se Indonesia yang menerima insentif dari pemerintah pusat, dan satu diantaranya adalah kabupaten Gorontalo. “Kita menduduki peringkat ketiga daerah dengan jumlah insentif terbanyak,” jelasnya.

Untuk provinsi Gorontalo secara keseluruhan, Yusran mengakui kalau hanya kabupaten Gorontalo saja yang menerima dana insentif ini.

Yusran menambahkan, untuk penilaian pencapaian WTP oleh pemkab Gorontalo yang menjadi syarat menerima DID ditentukan oleh beberapa parameter yg digunakan yaitu kriteria utama perolehan opini WTP atas LKPD dari BPK RI dan penyampaian Perda APBD tepat waktu.
“Ditambah dengan kriteria kinerja, yang mencakup keuangan, pendidikan, dan ekonomi kesra,” jelasnya.

Saya secara pribadi Yusran menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKPD terutama pengelola keuangan daerah dan selururuh masyarakat kabupaten Gorontalo yang telah berkontrobusi terhadap proses penilaian untuk memperoleh DID. ” Mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan untuk tahun berikut,” ungkapnya. (ika)

Sumber:  Pemkab Gorontalo Siap Terima DID 28 M dari Pusat

DPPKAD Pemkab Gorontalo Kembali Torehkan Prestasi

Tinggalkan komentar

Komitmen Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo untuk senantiasa memelihara tradisi berprestasi kembali dibuktikan. Sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 koordinator Wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah merampungkan penyusunan laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan pada hari Rabu (18/01) Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011 tersebut telah diserahkan ke pihak Kantor wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan negara Provinsi Gorontalo. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas PPKAD Yusran Lapananda ketika di temui di ruang kerjanya.

Bukan hanya tercepat dalam penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan, terinformasi Pemda kabupaten Gorontalo menjadi yang pertama dalam penyerahan Laporan Keuangan tersebut ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Keuangan Negara Provinsi Gorontalo mengungguli Kabupaten kota lainnya di provinsi gorontalo.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Penyusunan laporan Keuangan ini telah disusun dan mengacu pada PMK Nomor 171/PMK 05/27/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman penyusunan Keuangan kementrian negara/lembaga informasi. “Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan tersebut didasari aturan dan regulasi yang jelas yakni Peraturan mentri Keuangan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan”, Ungkap Yusran.
Laporan keuangan tersebut juga disusun dengan sistematika, pernyataan tanggung jawab oleh pimpinan UAPPA-W, Ringkasan yang menggambarkan laporan Realisasi Belanja, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta berbagai lampiran pendukung lainnya.

Kepala Daerah Perseorangan dan Hubungan “Eksekutif-Legislatif”

Tinggalkan komentar

Kepala Daerah Perseorangan dan Hubungan “Eksekutif-Legislatif”

Oleh: Yusran Lapananda, SH. MH
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Apa yang bisa terjadi ketika anggota-anggota DPRD tidak menghadiri sidang paripurna untuk membahas pelantikan bupati terpilih yang berasal dari perseorangan (independen)? Regulasi tentang calon independen perlu memperhatikan sejumlah resiko, agar stabilitas di daerah tidak terdistorsi.

Keputusan MK

Mahkamah Konsitusi (MK) tanggal 23 Juli 2007 lewat keputusannya Nomor 5/PUU-V/2007 akhirnya mengabulkan gugatan class action agar ada unsur calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Pokok gugatan adalah Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut, “pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Keputusan ini merupakan kewenangan (kompetensi) MK sesuai Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : menguji UU terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Selain itu amar putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat (niet ontvankelijk verklaard); permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

Lagi

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 110 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: