Catatan Pojok

YUSRAN  LAPANANDA, SH. MH
Kepala  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Gorontalo.

lawjudges

Catatan saya kali ini masih merupakan bagian dari penyelesaian kerugian negara/daerah dengan SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak), yang terakhir membahas pembuatan dan penandatanganan SKTJM oleh bendahara dengan ketentuan dan persyaratan yang wajib diserahkan sebagai jaminan kepada TPKN/D, berikut ini lanjutannya.

Apabila bendahara berdasarkan kesimpulan BPK yang didasarkan pada Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara oleh TPKN/D terbukti melakukan perbuatan hukum/melanggar hukum baik sengaja maupun lalai melakukan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut melalui pembuatan dan penandatanganan SKTJM. Penggantian kerugian negara oleh bendahara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani oleh bendahara. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, “Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani oleh bendahara”.

Jangka waktu penggantian kerugian negara menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, tentunya sangat berbeda dengan jangka waktu penyelesaian tuntutan bendahara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, “(1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran; (2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup”. Sebelumnya telah dbahas, bahwa dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara; serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, maka segala ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara atau tuntutan perbendaharaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997, tidak berlaku lagi. Dan selanjutnya tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara sudah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007.

Dengan demikian, maka terhadap jangka waktu penggantian kerugian negara terhadap bendahara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal SKTJM ditandatangani oleh bendahara, dan bukan lagi secara angsuran selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja dalam penyelesaian penggantian kerugian negara melalui STJM, maka dapat ditempuh 3 (tiga) upaya atau tata cara tindak lanjutnya sebagai berikut: Pertama, Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN/D wajib mengembalikan jaminan berupa dokumen-dokumen atau bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual yang merupakan bagian dari SKTJM. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, “Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)”.

Atas penyelesaiaan kerugian negara oleh bendahara dengan mengganti secara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja, TPKN/D melaporkan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Selanjutnya kepala daerah memberitahukan kepada BPK selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN/D. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, “(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada pimpinan instansi; (2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN”.

Berdasarkan pemberitahuan kepala daerah kepada BPK, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Berdasarkan surat rekomandasi BPK, kepala daerah menugaskan kepada TPKN/D untuk menghapus dan mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari daftar kerugian negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, “Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara”. Pencatatan kerugian negara dalam daftar kerugian negara pemerintah daerah berada dalam kewenangan TPKN/D.

 (bersambung)

About these ads